MADIUN, BANGSAONLINE.com - Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menaruh perhatian serius terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di kawasan barat dan selatan Jawa Timur.
Sejumlah isu strategis pun menjadi fokus perhatian, mulai dari percepatan pembebasan lahan jalur lintas selatan (JLS), pengembangan kawasan Selingkar Wilis, hingga rencana ekspansi armada Bus Trans Jatim.
Ketiga agenda penting tersebut dibahas saat senator yang akrab disapa Ning Lia ini menggelar agenda reses di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun, Senin (19/10/2026).
Kedatangan Ning Lia diterima langsung oleh Sekretaris Bakorwil I Madiun, Syamsul Hady, beserta jajaran pejabat struktural. Di antaranya Kabid Pemerintahan Ari Setyanto, Kabid Pembangunan Ekonomi Cicilia Satyarini Yuliarsi, Kabid Kemasyarakatan Gatot Subroto, serta Kabid Sarana Prasarana Budi Marjono. Hadir pula tokoh muda Madiun Fajar serta tokoh masyarakat Madiun Gus Mamang untuk berdialog mengurai berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dalam dialog tersebut, terungkap bahwa salah satu hambatan utama dalam penuntasan proyek JLS adalah keterbatasan kapasitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai pengadaan lahan. Oleh karena itu, intervensi dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat diperlukan.
“Pembangunan jalur lintas selatan bukan sekadar membuka akses jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika kemampuan APBD terbatas, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Lia Istifhama.
Selain penuntasan JLS, pengembangan koridor Jalur Wilis juga terus didorong demi mengikis ketimpangan fasilitas infrastruktur antara Jawa Timur bagian utara dengan kawasan tengah dan selatan. Akselerasi pembangunan Selingkar Wilis diharapkan sanggup memperkuat keterhubungan antardaerah sekaligus memicu lahirnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
“Kita ingin pembangunan Jawa Timur bergerak secara berimbang. Jangan sampai kemajuan infrastruktur hanya terkonsentrasi di kawasan utara, sementara wilayah selatan dan kawasan Selingkar Wilis tertinggal. Pemerataan konektivitas harus menjadi jembatan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegas Anggota DPD RI tersebut.
Tak kalah penting, pertemuan tersebut turut membedah wacana perluasan jangkauan transportasi publik Trans Jatim ke wilayah Madiun Raya. Saat ini, rencana koridor anyar tersebut masih berada dalam tahap kajian akademis sebelum melangkah ke penentuan rute dan realisasi operasional.
Ning Lia berharap kehadiran moda transportasi massal modern ini mampu menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi mobilitas warga.
“Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, rencana pengembangan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya perlu dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan penumpang, konektivitas wilayah, maupun keterjangkauan layanan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi dan masukan yang dihimpun selama masa reses di Bakorwil I Madiun akan menjadi bahan perumusan kebijakan serta evaluasi DPD RI dalam menjembatani koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan daerah. Tujuannya bukan hanya membangun konektivitas, tetapi memastikan pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Melalui integrasi program JLS, kawasan Selingkar Wilis, serta armada Trans Jatim, keterhubungan antarwilayah di Jawa Timur diharapkan semakin solid dan tidak melenceng dari prinsip pemerataan pembangunan.
