KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Penguatan ekonomi keluarga dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus utama dalam kegiatan reses anggota Komisi B DPRD Kota Malang dari Fraksi Golkar, Sri Mulyana, yang digelar di Kecamatan Kedungkandang, Selasa (3/11/2026) malam.
Kegiatan yang dihadiri ratusan warga itu menjadi forum dialog antara masyarakat dan legislatif untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan permodalan usaha, pelatihan keterampilan kerja, pengembangan pemasaran UMKM, hingga pembangunan fasilitas publik.
Dalam kesempatan tersebut, Sri menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting untuk menjaring aspirasi masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Ia juga memperkenalkan sejumlah mitra kerja Komisi B DPRD Kota Malang, di antaranya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPR, BKAD, hingga Perumda Tugu Tirta.
Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui berbagai layanan dan program yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha maupun kebutuhan lainnya.
Persoalan permodalan menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan warga dalam dialog tersebut. Menanggapi hal itu, Sri membuka ruang konsultasi bersama BPR bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
Selain akses permodalan, ia mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas jaringan pemasaran sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tetapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
"Kalau punya usaha, jangan hanya dikenal di lingkungan sendiri. Silakan konsultasi bagaimana produk bisa dipasarkan lebih luas. Kita sudah punya wadah dan media untuk mendukung pengembangan usaha," ujarnya.
Aspirasi terkait pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Sri menyatakan, setiap usulan pembangunan harus melalui kajian dan survei lapangan agar pelaksanaannya tepat sasaran serta sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
"Kita harus melihat langsung kondisinya. Jangan sampai pembangunan dilakukan, tetapi ternyata persoalannya cukup diselesaikan dengan pemeliharaan. Harus jelas mana yang mendesak, mana yang perlu diperbaiki atau dibangun," katanya.
Meski bertugas di Komisi B yang membidangi perekonomian, ia menyatakan tetap membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang memiliki persoalan di bidang lain, seperti pendidikan, perizinan, maupun pelayanan publik.
Melalui reses, Sri berharap seluruh aspirasi masyarakat Kedungkandang dapat dihimpun secara terukur dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah.
Baginya, penyerapan aspirasi bukan sekadar mencatat berbagai keluhan warga, melainkan mencari solusi nyata yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan wilayah Kedungkandang secara berkelanjutan. (dad/mar)
