Saat mengangkat miniatur rumah batu tersebut, petugas menemukan benda lain berupa jambangan mini yang berada tepat di bawahnya.
Lokasi kedua berada di Afdeling Damarwulan, Desa Puncu, Kecamatan Puncu. Di tempat ini, petugas mengevakuasi dua batu prasasti yang belum selesai dipahat (unfinished), masing-masing memiliki tinggi 153 sentimeter dan 122 sentimeter.
Kedua prasasti tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan karena permukaannya telah dicat dengan tulisan lambang perkebunan dan ucapan selamat datang.
Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Disparbud Kabupaten Kediri, Eko Priatno Triwarso, menjelaskan bahwa evakuasi diprioritaskan terhadap benda-benda yang berisiko mengalami kerusakan maupun kehilangan.
"Kami berterima kasih kepada PTPN I Regional 5 yang mendukung pelestarian ini. Seluruh objek yang dievakuasi akan didokumentasikan dan dicatat secara akurat agar terjamin keberadaannya serta dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi masyarakat," ujar Eko.
Eko menjelaskan, enam objek lainnya dijadwalkan baru akan dievakuasi pada awal 2027. Seluruhnya berada di kawasan Pabrik Satak, Desa Satak, Kecamatan Puncu.
Enam objek tersebut meliputi arca Dewa Siwa setinggi 140 sentimeter yang berada di atas yoni bercerat naga, kemuncak, jambangan batu, serta jambangan berinskripsi angka tahun 1279 Saka.
Warga Damarwulan Surati Bupati, Tolak Pemindahan Jeding Miring
Di tengah proses evakuasi tersebut, muncul penolakan terhadap rencana pemindahan salah satu dari 10 ODCB, yakni Situs Jeding Miring yang berada di Afdeling Damarwulan, Desa Puncu.
Pemerintah Desa Puncu bersama perwakilan warga telah mengirimkan surat resmi kepada Bupati Kediri. Surat bernomor 400.10.3.3/213/418.87.01/2026 tertanggal 10 November 2026 tersebut ditandatangani Kepala Desa Puncu Hengki Dwi Setyawan dan perwakilan masyarakat Agus Widodo.
Situs Jeding Miring merupakan jambangan batu andesit hitam berbentuk menyerupai perahu. Benda bersejarah tersebut memiliki panjang 283 sentimeter, lebar 148 sentimeter, dan tinggi 71 sentimeter, serta memuat inskripsi candrasengkala beraksara Jawa Kuno kuadrat.
Melalui surat tersebut, warga meminta agar situs tetap dipertahankan di lokasi asalnya. Selain memiliki nilai sejarah dan menjadi media edukasi, keberadaan situs tersebut juga mempunyai nilai kultural bagi masyarakat setempat.
Situs Jeding Miring hingga kini masih digunakan dalam tradisi tahunan nyadran yang dipercaya masyarakat sebagai penyeimbang alam.
Sementara itu, proses pemindahan ODCB mengacu pada mekanisme perizinan yang telah dimulai sejak awal Oktober 2026 antara Disparbud Kabupaten Kediri dan PTPN I Regional 5.
Pihak pengelola perkebunan memberikan izin pemindahan dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya pendampingan teknis dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Jawa Timur serta pendataan secara ketat sebelum dan sesudah proses pemindahan.
Langkah pencegahan tersebut dinilai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Imam Mubarok atau Gus Barok, sebagai bentuk perubahan pola penanganan cagar budaya dari yang semula reaktif menjadi preventif.
Menurut Gus Barok, kebijakan tersebut tidak terlepas dari pelajaran atas insiden hilangnya Arca Durga di kawasan Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, pada 19 September 2026 lalu.
"Kasus Arca Durga menjadi pelajaran penting agar kita bergerak sebelum ada benda yang hilang. Namun, penanganan tidak boleh disaratratakan. Objek yang aman dan masih terikat kuat dengan konteks situsnya—seperti Jeding Miring—sebaiknya dilindungi di tempat (in-situ). Yang dievakuasi adalah objek berisiko tinggi atau yang sudah mengalami perlakuan tidak semestinya," kata Gus Barok.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pencatatan dan pembuatan berita acara pemindahan. Dokumen tersebut nantinya menjadi dasar bagi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam menetapkan status hukum benda-benda bersejarah tersebut.
Gus Barok menegaskan, meskipun saat ini 10 objek tersebut masih berstatus ODCB, perlindungannya tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, objek yang diduga sebagai cagar budaya wajib mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. (uji/van)
