GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemkab Gresik terus mendorong peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial melalui program Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Upaya tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dalam kegiatan Rembug Akur yang digelar di Kecamatan Menganti, Rabu (11/11/2026).
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, mengajak masyarakat berperan aktif dalam proses pendataan dengan mendaftarkan Kartu Keluarga (KK) melalui agen Perlinsos yang bertugas membantu pengumpulan data di tingkat masyarakat.
"Silakan masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi agen Perlinsos. Kami mengajak seluruh keluarga untuk mendaftarkan KK-nya agar masuk dalam sistem pendataan. Semakin lengkap data yang dihimpun, semakin baik pula proses pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat," paparnya.
Ia menyatakan, Perlinsos Digital dirancang untuk mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan sejumlah bantuan sosial lainnya dalam satu sistem data yang lebih terintegrasi.
Dijelaskan pula bahwa seluruh data yang masuk akan melalui tahapan verifikasi, dan validasi untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pendaftaran dalam sistem Perlinsos tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan. Penetapan penerima tetap mempertimbangkan hasil pendataan dan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.
Wakil Bupati Gresik menambahkan, Perlinsos Digital diarahkan menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial yang terintegrasi secara nasional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses pendataan dinilai menjadi faktor penting guna memastikan kondisi sosial ekonomi warga dapat tergambarkan secara akurat.
Melalui Rembug Akur, Pemkab Gresik berupaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya validitas data sosial sebagai dasar dalam menentukan penerima manfaat berbagai program bantuan pemerintah.
Implementasi Perlinsos Digital diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaat program perlindungan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (hud/mar)
