SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Situbondo menyepakati 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Salah satu di antaranya mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Propemperda Tahun 2027 di Ruang Rapat Paripurna Lantai I Kantor DPRD Situbondo, Kamis (12/11/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Mahbub Junaidi, menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu satu tahun.
“DPRD menyepakati 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Propemperda Tahun 2027,” ujar Mahbub Junaidi usai rapat paripurna.
Mahbub menjelaskan, dari 23 Raperda yang disepakati, sebagian besar merupakan Raperda luncuran yang telah memasuki tahap pembahasan pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, terdapat lima Raperda baru yang diusulkan untuk masuk dalam agenda pembentukan peraturan daerah pada 2027.
“Lima Raperda tersebut meliputi Raperda wajib seperti APBD 2028, Perubahan APBD 2027, dan LKPJ 2026. Kemudian ada usulan dari Pemkab terkait Raperda Pemekaran Kelurahan Mimbaan, serta Raperda tentang Desa yang merupakan tindak lanjut dari hasil konsultasi dengan Gubernur Jawa Timur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mahbub memaparkan proses pembahasan hingga penetapan jumlah Raperda tersebut. Awalnya, DPRD hanya menyiapkan 22 Raperda berdasarkan hasil konsultasi.
Namun, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Raperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap dimasukkan dalam Propemperda 2027.
Menurut Mahbub, draf Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut merupakan inisiatif Komisi IV DPRD yang disusun berdasarkan surat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyusunannya juga telah hampir rampung sehingga siap memasuki tahap pembahasan.
“Gagasan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri, seperti perajin mebel dan wiraswasta yang tidak ditanggung perusahaan. Namun, pihak provinsi sempat menyarankan agar hal ini cukup diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup), sementara rekomendasi Kemendagri menyarankan diatur dalam Perda,” terangnya.
Menanggapi perbedaan pandangan tersebut, pimpinan DPRD akhirnya menyerahkan penentuan jumlah Raperda kepada seluruh peserta rapat paripurna untuk disepakati bersama.
“Akhirnya kami tawarkan kepada forum untuk menyepakati 22 atau 23 Raperda, dan forum secara resmi menyetujui 23 Raperda,” imbuh Mahbub.
Terkait penyusunan Raperda tentang Desa, Mahbub mengungkapkan bahwa DPRD sebelumnya berencana membentuk Perda khusus tentang Kepala Desa sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027. Namun, setelah melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum, draf Raperda tentang Kepala Desa tersebut disarankan untuk ditarik.
“Hasil harmonisasi menyarankan agar lebih baik menyusun Raperda tentang Desa secara komprehensif. Jadi, seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa—mulai dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga lembaga kemasyarakatan desa—diatur secara terpadu dalam satu peraturan daerah,” pungkasnya. (adv/sbi)
