TUBAN,BANGSAONLINE.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengumpulkan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), sekretaris daerah (sekda), serta 50 anggota dan pimpinan DPRD Tuban, Selasa (10/11/2026).
Para pejabat eksekutif dan legislatif tersebut mengikuti rapat di ruang rapat lantai I Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban sejak pagi hingga sore hari.
Kedatangan tim KPK tersebut bertujuan menggelar rapat koordinasi terkait pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tuban.
Rapat berlangsung secara tertutup selama kurang lebih tujuh jam. Pertemuan tersebut dipimpin Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III KPK, Wahyudi Narso.
Usai pertemuan, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menjelaskan bahwa kunjungan Satgas KPK RI tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah rekomendasi yang sebelumnya disampaikan KPK pada Agustus 2025.
Rekomendasi itu berkaitan dengan upaya pembenahan tata kelola pemerintahan agar berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel.
"Masukan dari KPK menjadi bahan bagi Pemkab Tuban untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik," tutur Bupati yang akrab disapa Lindra usai rapat.
Dalam pertemuan kali ini, kata Lindra, Satgas KPK yang dipimpin Wahyudi memberikan sejumlah catatan dan arahan. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pentingnya memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, program yang direncanakan pemerintah daerah, termasuk kegiatan legislatif, harus disusun berdasarkan skala prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Pemerintah diminta memprioritaskan kegiatan atau program sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk kegiatan legislatif," katanya.
Bupati muda yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tuban itu menegaskan, Pemkab Tuban berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK secara bertahap. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memperkuat fungsi pengawasan internal untuk meminimalkan potensi terjadinya praktik korupsi.
"Nanti kita akan menerjunkan Inspektorat untuk melakukan mitigasi guna mencegah korupsi," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyampaikan bahwa KPK juga mendorong penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, kolaborasi kedua lembaga tersebut diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
"Pada prinsipnya, DPRD diminta untuk terus bersinergi dengan eksekutif demi membangun Tuban yang lebih baik," ujarnya. (coi/van)
