JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap dua inisial pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga membocorkan dokumen dan informasi penanganan perkara korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN kepada tersangka Arif Sugianto.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut kedua pegawai tersebut diduga memiliki kedekatan dengan Arif Sugianto.
"Inisial nama-nama pembocor dokumen dan informasi penanganan dugaan korupsi ATR/BPN kepada Arif Sugianto sebelum OTT KPK," kata Boyamin kepada wartawan, dikutip Senin (9/11/2026).
Dua pegawai yang dimaksud masing-masing berinisial TS dan MS.
"TS: pejabat Direktorat Penyelidikan KPK (pegawai KPK yang telah mundur dari lembaga lain). MS: personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK (berasal dari lembaga luar KPK)," ungkap Boyamin.
Boyamin mengatakan, MAKI telah melaporkan kedua pegawai tersebut kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Ia berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti dengan meminta keterangan sejumlah pihak yang diduga mengetahui komunikasi antara Arif Sugianto dan oknum pegawai KPK.
"Arif Sugianto dalam melakukan modus operandi diduga mengaku dekat dengan personel KPK dan nyatanya terdapat jejak komunikasi telepon seluler antara Arif Sugianto dan oknum personel KPK tersebut," ujarnya.
Boyamin juga meminta Dewas KPK mendalami hubungan Arif Sugianto dengan kedua personel tersebut.
"Dewas KPK semestinya meminta keterangan sebagai saksi terhadap Fahd El Fouz dan Lampri untuk mendalami sepak terjang Arif Sugianto dengan oknum personel KPK tersebut," lanjut dia.
Sebelumnya, KPK menemukan indikasi kebocoran dokumen dalam penanganan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Lembaga antirasuah tersebut kemudian melakukan penelusuran terhadap sejumlah pegawainya yang diduga terlibat dalam kebocoran dokumen tersebut.
Meski demikian, KPK memastikan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan.
Dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Kedelapan tersangka tersebut yakni Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon; Arif Sugianto; Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq; Rizal Pahlevi; Erwin; dan Muhammad Fakhry.
