Gubernur DKI Jakarta Ahok, usai melakukan rapat kerja bersama Menko Maritim dan SDM, Mentri LHK, Kementrian KKP, Kemendagri di Gedung BPPT Lantai 4 Jakarta, Senin (18/4). foto: rakisa/ BANGSAONLINE
Seperti diberitakan sebelumnya, akhirnya Pemerintah Pusat bersama Pemprov DKI sepakat menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta hingga semua persyaratan dipenuhi.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan reklamasi Teluk Jakarta, Menko Kemaritiman dan SDM Rizal Ramli memutuskan untuk membentuk joint committee untuk menyelesaikan permasalahan reklamasi.
Tim tersebut terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian terkait plus Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili dua dirjen dan dua direktur, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili dua dirjen dan dua direktur, Kemendagri diwakili dua dirjen, dan perwakilan dari Sekretaris Kabinet. Sementara, Kemenko Maritim dan Sumber Daya diwakili dua deputi.
Sementara dari Provinsi DKI paling banyak wakilnya, yakni deputi gubernur, asisten pembangunan, sekretaris daerah, dinas kelautan.
Tim dari gubernur DKI mulai Kamis (23/4) besok akan mulai bekerja membahas peraturan perundangan-undangan yang bolong-bolong dan menyelaraskan.
"Komite gabungan dari kami Menko Maritim, Menteri LHK, Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov DKI mulai Kamis (23/4) nanti bisa mulai bekerja membahas," ujar Menko Maritim dan SDM Rizal Ramli, Senin (18/4) malam kemarin di Gedung BPPT Lantai 4 Jl MH Thamrin, Jakarta kepada wartawan. (jkt1/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
