Evaluasi Triwulan Pertama Tahun 2016, Dewan Sidoarjo Minta SKPD Genjot Kinerja

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - DPRD Sidoarjo melalui Komisi-Komisi meminta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Sidoarjo menggenjot kinerjanya. Harapan itu disampaikan setelah Komisi melakukan evaluasi triwulan pertama tahun 2016 terhadap masing-masing mitranya. Selain penyerapan anggaran yang masih rendah, hasil evaluasi menyoroti kinerja yang belum maksimal dan rekomendasi atas temuan masalah.

Soal kinerja, Komisi A menyoroti Satpol PP yang terkesan bekerja hanya menjalankan kewajibannya. “Karena itu kami minta Satpol PP meningkatkan kinerjanya,” cetus Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, menyampaikan hasil evaluasi triwulan tahun 2016, di ruang paripurna DPRD, Jumat (29/4).

Terkait penataan minimarket, bakal diatur dengan peraturan bupati (perbup) sambil menunggu perda selesai.

Sedangkan komisi B menyoroti perlunya sinergi Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pasar untuk mengelola lahan parkir di dalam pasar. Selain itu, Komisi B juga mendesak agar billing sistem untuk pajak restoran dan hotel segera diterapkan pada tahun 2016. “Awal tahun ini sudah harus diterapkan, sehingga di akhir tahun bisa dilihat hasilnya,” cetus politisi PKB ini.

Hasil evaluasi triwulan ini juga menyorot performa Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang dinilai tidak representatif mengingat jumlah industri yang mencapai ribuan di Sidoarjo.

“Dengan peralatan yang terbatas itu, BLH bakal tidak mampu menjaga lingkungan Sidoarjo,” imbuh Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Triyudhono. Ia pun merekomendasikan, di antaranya pengadaan alat pemantau kualitas udara.

Sementara, Komisi D meminta agar mitranya meningkatkan penyerapan anggaran karena pada triwulan pertama ini, hampir penyerapan anggaran, yang ditarget 25 persen, tidak terpenuhi. “Jika serapan anggaran kurang, di PAK nanti jadi susah untuk dipenuhi,” ungkap Bangun Winarso, anggota Komisi D yang ikut pemaparan hasil evaluasi.

Selain itu, status puskesmas menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) juga disorot. Sebab, meski sudah menjadi BLUD, banyak puskesmas belum membuka pelayanan UGD selama 24 jam dan belum memiliki rawat inap.

Sementara, kerap terjadinya kebakaran juga menjadi catatan Komisi D, dengan meminta SKPD terkait menambah pos pemadam kebakaran (damkar), melalui kemitraan pihak lain. “Tahun ini, ada tiga lokasi usulan untuk pos Damkar, di Kecamatan Taman, Porong dan Krian,” jlentreh Bangun Winarso. (sta/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News