Banggar DPRD Gresik Blejeti Kinerja 18 Camat

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik meneruskan evaluasi triwulan(tiga bulan) kinerja masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemkab Gresik, pagi ini.

Kali ini, SKPD yang mendapatkan giliran evaluasi adalah, 18 camat se Kabupaten Gresik. Mereka diminta memaparkan program/kegiatan yang telah mereka jalankan selama 3 bulan di awal tahun 2016. Termasuk, serapan anggaran.

Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini

Evaluasi yang dipimpin oleh ketua Banggar sekaligus ketua DPRD Gresik, H.Abdul Hamid ini, anggota banggar terlihat membelejeti kinerja masing-masing camat yang bertugas memimpin wilayah kecamatan.

Anggota Banggar, Edy Santoso (FPD), misalnya, dalam evaluasi tersebut dirinya memertanyakan kinerja Camat Kebomas, Zairuddin dan unsur pegawai di lingkup Kecamatan Kebomas.

Di antara pertanyaan yang dilontarkan Edy adalah, adanya kabar soal maraknya pungutan liar yang dilakukan pegawai di Kecamatan Kebomas, sehingga PKL bisa berjualan bebas di tempat-tempat terlarang.

Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan

"Saya tanyakan soal penataan PKL di wilayah Kebomas yang sayup-sayup saya dengar ada ketidak beresan (pungutan) yang dilakukan oleh oknum di Kecamatan Kebomas," kata Edy.

Dia juga memertanyakan soal RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sepanjang Desa Kawisanyar yang tidak ada atau minin.

Selain itu, juga RTH di Bundaran GKB, yang banyak rusak akibat ulah PKL. "Apakah di Kecamatan Kebomas tidak ada anggaran untuk pelayanan dan utk ketertiban tersebut," tanya Edy.

Baca Juga: SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik

Sementara Ketua DPRD, Hamid memertanyakan, banyaknya bangunan sarana perekonomian baru di daerah GKB yang belum dipungut retribusinya atau pajaknya. "Sehingga, kondisi tersebut merugikan terhadap pendapatan pemerintah," katanya.

Camat Kebomas, Zairuddin yang mendapatkan cercaan pertanyaan bertubi-tubi seperti itu menyatakan, terkait PKL di daerah Kawisanyar dan Giri sudah terbentuk paguyuban. PKL tersebut berjualan tidak pernah ditarik biaya. "Jadi, tidak benar ada tarikan iuran/upeti yang dilakukan petugas Kecamatan Kebomas," sanggah Zairuddin.

Terkait PKL di GKB yang merusak RTH dan membuat kumuh GKB, Zairuddin mengaku tidak ada anggaran. "Kalau ada anggaran untuk RTH kami tolong dikasih anggaran," pintanya.

Baca Juga: SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun

Hamid mengimbau kepada semua camat agar memerhatikan penataan PKL di wilayahnya." PKL yang berada disepanjang jalan penataannya harus baik. PKL itu posisinya di belakang jalan, trotoar, lalu saluran air," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News