Yeni Sucipto Sekjen FITRA saat memberikan keterangan usaimengisi seminar di STAIN Kediri. foto: arif kurniawan/ BANGSAONLINE
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Forum indonesia untuk transparansi Anggaran (Fitra) menuding Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Kediri gagal dalam melindungai warganya. Salah satu bentuk kegagalannya, yakni terkait kasus seorang pengusaha ternama di Kediri yang bisa berbuat asusila terhadap anak di bawah umur dengan begitu leluasanya.
Kasus asusila tersebut menjadi jadi bahan perbincangan serta seminar oleh kalangan aktivis, lembaga dan pemuda Kediri yang digelar gerakan mahasiswa nasional indonesia (GMNI) di STAIN Kediri, Rabu (18/5).
Seminar yang dilakukan tersebut membahas beberapa hal, khususnya anggaran yang ada di pemerintah daerah yang tak ada respon pada korban Sony Sandra serta beberapa program yang ada.
“Pemda Kediri kurang tanggap dan cenderung Abal dalam melindungi anak dan perempuan karena tak ada alokasi anggaran dalam APBD, serta program yang kurang mengena di masyarakat bawah,” kata Yeni Sucipto Sekjen FITRA.
Lebih Lanjut Yeni yang juga Asli Kediri ini mengatakan jika dirinya ikut prihatin dengan kejadian yang ada di Kediri selama ini. “Sebagai aktivis anggaran dan perempuan saya mengutuk keras kejahatan luar biasa ini serta korupsi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan mengancam masa depan bangsa. Khusus Kediri ini adalah catatan hitam tidak adanya perlindungan dari pemerintah Kediri terhadap anak dan perempuan,” ucap Yeni
Yeny juga mengajak para pemuda yang merupakan generasi bangsa untuk ikut memikirkan dan mengkritisi dengan adanya beberapa kejadian di Kediri.
“Mari bersama kita awasi pemerintahan ini akan anggaranya dan juga kita kawal kasus Soni, karena saya lihat kog pemudanya gak ada yang gerak sama sekali padahal Kediri sudah komplek permasalahanya,” imbuh Yeni yang menjadi pembicara di seminar.
Yeni juga mengajak para pemuda untuk mengawal kasus Sony sampai majelis hakim menjatuhkan vonis yang sesuai atas perbuatannya.
“Proses hukum harus terus kita kawal. Apalagi di media SS diduga berusaha menyuap korban dan kuasa hukumnya sehingga dugaan tersebut menguatkan upaya SS untuk menyuap penegak Hukum, dan ini harus kita kawal. Apalagi SS punya kedekatan dengan kepala daerah tentunya intervensi pada penegak hukum pasti ada,” imbuh Yeni.
Yeni juga menuding kasus kejahatan ini merupakan cerminan gagalnya Pemda kota dan kabupaten Kediri dalam hal melindungi warganya terutama anak dan perempuan APBD hanya untuk program copy paste dari tahun sebelumnya.
"Belum ada terobosan yang pro gender. Ke depan perlu adanya pencegahan sistematik oleh Pemda Kediri APBD harus dialokasikan khusus untuk program menjamin anak dan perempuan dari ancaman kekerasan seksual di Kediri yang sudah darurat ini,” pungkas Yeny. (rif/rev)
