Tiap Tahun, 50 Ribu Lebih Lulusan SLTA di Gresik Menambah Jumlah Pengangguran

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini ternyata belum melakukan antisipasi lonjakan jumlah angka pengangguran dampak dari anak-anak lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) setiap tahunnya secara maksimal. Padahal, jumlahnya tidak sedikit. Mencapai 50 ribu lebih setiap tahunnya.

Mereka mayoritas tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yakni kuliah di PT (Perguruan Tinggi), karena terbentur biaya. Terlebih, mereka dari kalangan hawa (perempuan). Dampaknya, mereka nganggur. Ada yang memutuskan menikah. Juga ada yang memutuskan mengadu nasib merantau ke luar Gresik.

Kondisi seperti ini dibenarkan oleh Kepala Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Pemkab Gresik, Mulyanto, SH. Kepada Bangsaonline.com, Mulyanto membenarkan, pihaknya atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait selama ini belum ada langkah kongkrit untuk mengantisipasi lonjakan angka pengangguran pascalulusan SLTA.

"Memang banar kami akui. Setiap tahunnya, di Kabupaten Gresik lebih dari 50 ribu lulusan SLTA. Banyak dari mereka tidak bisa melanjutkan kuliah karena terbentur biaya," kata Mulyanto.

Dijelaskan Mulyanto, selama ini pihaknya belum ada koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait seperti Dispendik (Dinas Pendidikan) untuk mendata berapa jumlah lulusan SLTA yang melanjutkan kuliah atau tidak.

"Sehingga, bisa dideteksi berapa yang nganggur akibat tidak bisa melanjutkan kuliah," ujar mantan Asisten I Setda Gresik ini.

Mulyanto juga mengakui selama ini pihaknya belum pernah melakukan langkah jemput bola untuk mendata jumlah penggangguran pasif (diam dan tidak cari kerja) yang tersebar desa-desa yang tersebar di Kabupaten Gresik. Sehingga, hingga sekarang belum bisa diketahui secara pasti jumlah pengangguran di 300 lebih desa dan kelurahan se Kabupaten Gresik.

Makanya, ke depannya pihaknya akan mendiskusikan penanganan pengangangguran tersebut dengan Bupati dan SKPD terkait. "Kami akan matur ke Pak Bupati (Sambari) untuk mendiskusikan masalah tersebut," tegasnya.

Mengacu data dari BPS (Badan Pusat Statistik) per tahun 2014, bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Gresik masih kisaran 26 ribu lebih atau 4,5 persen. Disnakertras Pemkab Gresik sendiri setiap tahunnya mengklaim bisa mengurangi angka pengangguran aktif antara 3.000-3.500 orang.

"Angka itu kita ambil dari data pencari kerja yang mengurus kartu kuning dan kegiatan Job Fair," pungkas Mulyanto.

Kalau dilihat dari jumlah angka pengangguran yang bisa ditangani oleh Disnakertrans Pemkab Gresik dan jumlah angka kelulusan SLTA setiap tahunnya tembus 50.000 lebih, maka sangat tidak rasional kalau angka pengangguran di Gresik terus menurun.

Kalau benar demikian, lalu pertanyaannya, siapa yang salah, sistemnya, atau penanganannya?

Sementara Anggota Komisi D DPRD Gresik, Mustajab juga mengamini kalau angka pengangguran di Kabupaten Gresik masih tinggi dan setiap tahunnya cenderung terus merangkak naik.

Faktornya adalah, tingginya angka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan banyaknya lulusan sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, kemudian mereka pilih nganggur.

Untuk itu ia meminta agar kondisi ini tidak dianggap remeh oleh pemerintah. Sebab, bisa membahayakan. "Baik tidaknya, sukses tidaknya suatu pemerintah salah satu variabelnya adalah bisa mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan, " jelas politisi senior PAN asal Sidayu ini.

Mustajab mengaku mengapresiasi program Pemkab Gresik untuk mengurangi angka pengangguran dengan membangun kawasan industri terpadu seperti JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) di Manyar. Konon proyek raksasa yang menyedot dana investor triliunan rupiah tersebut sedikitnya bisa mengurangi angka pengangguran atau menciptakan lapangan kerja hingga 300 ribu orang.

Tapi, fakta yang terjadi pekerja di sana mayoritas bukan orang pribumi alias TKA (Tenaga Kerja Asing). "Bisa dilihat hanya berapa persen orang Gresik yang bekerja di JIIPE. Kebanyakan TKA," Hal ini lah yang akan menjadi bahan evalusi DPRD," ungkap Mustajab. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News