LInK: Pemkab Jombang Harus Buka Data SKPD Penunggak Pajak

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Masih banyaknya kendaraan dinas Pemkab Jombang yang menunggak pajak, langsung mendapat kecaman dari sejumlah kalangan. Salah satunya diungkap, Direktur LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Jombang, Aan Anshori. Ia mendesak Pemkab Jombang merilis data SKPD yang masih menunggak pajak ratusan kendaraan dinas. Pasalnya, fakta menunggak pajak merupakan hal yang memalukan.

"Sebab, di sini menunjukkan begitu rendahnya kualitas kesadaran aparat negara yag digaji dengan uang rakyat," katanya, Kamis (3/11).

Menurutnya, setiap tahun Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko selalu mengingatkan agar masyarakat tetap membayar pajak sesuai jatuh tempo. Namun jika dilihat pada fenomena ini, justru pemerintah sendiri yang melakukan penunggakan pajak.

"Ini sangat memalukan. Bagaimana bisa kendaraan yang dikendarainya menunggak pajak,” tegas mantan aktivis PMII Jombang tersebut.

Aan juga mendesak agar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jombang, untuk merilis data SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mana saja yang belum bayar pajak.

"Kita meminta agar DPPKAD segera menunjukannya pada publik agar semua masyarakat tahu bahwa mental pejabatnya semacam itu,” tandasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jombang, ada sejumlah 199 kendaraan roda dua dan roda empat plat merah yang belum membayar pajak.

"Rinciannya ada 116 kendaraan roda dua dan 83 untuk kendaraan roda empat yang belum daftar ulang dari total 3361 kendaraan milik Pemkab Jombang," kata Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang, Arifin, Rabu (2/11). (rom)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News