Suasana rapat paripurna di DPRD Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda pembacaan nota keuangan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2017, di ruang paripurna, Senin (7/11).
Dalam nota RAPBD 2017 yang dibacakan Wabup, Moh. Qosim, diketahui kekuatan APBD Gresik tahun 2017 ditargetkan tembus hingga Rp 3,050 triliun.
Baca Juga: Fraksi PKB DPRD Gresik Kritik Capaian PAD 2023
Anggaran sebesar itu bersumber dari beberapa sektor pendapatan. Di antaranya, PAD (pendapatan asli daerah) yang ditargetkan mencapai Rp 944 miliar lebih yang bersumber dari retribusi daerah Rp 165 miliar lebih, pajak daerah Rp 549 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 11 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 216 miliar lebih.
Kemudian, dari dana perimbangan sebesar Rp 1,515 triliun, rinciannya dari dana transfer umum Rp 1,131 triliun lebih dan dana transfer khusus Rp 383 miliar lebih.
Selain itu, bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 590 miliar lebih, rinciannya dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lain sebesar Rp 214 miliar lebih dan dana penyesuaian, dan otonomi khusus Rp 351 miliar lebih dan bantuan keuangan provinsi Rp 25 miliar lebih.
Baca Juga: Hadiri Muscab Gapensi Gresik, Gus Yani: 2 Tahun Genjot Pembangunan Pascapandemi hingga APBD Defisit
Wabup menyatakan, anggaran sebesar itu untuk mendanai kebutuhan pemerintah selama tahun 2017. Di antaranya belanja langsung seperti belanja pegawai, hibah, transfer, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga. Kemudian, untuk belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, dan belanja modal.
"Selama ini persoalan yang dihadapi dalam persoalan belanja daerah secara umum adalah keterbatasan pendapatan," katanya.
Pada kesempatan itu, Wabup juga mengungkapkan soal PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) untuk mengatasi kendala dalam satu tahun anggaran. Kendala dimaksud adalah, akses pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, pengarustamaan gender, ketahanan pangan, air bersih, peningkatan jalan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca Juga: 7 Fraksi DPRD Gresik Sampaikan PU atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
Untuk sektor pendidikan tahun 2017 ditargetkan dialokasikan anggaran Rp 130 miliar, kesehatan sekitar Rp 350 miliar, ke-PU-an Rp 550 miliar, perumahan dan permukiman Rp 26 miliar, ketentraman Rp 19 miliar, dan sosial Rp 8 miliar.
Selain itu, Rp 170 miliar untuk urusan wajib yakni untuk ketenagakerjaan Rp 8 miliar, pemberdayaan perempuan Rp 1 miliar, pertanian Rp 1 miliar, pertanahan Rp 37 miliar, Lingkungan Hidup Rp 41 miliar, administrasi Rp 7 miliar, dan pemberdayaan masyarakat desa Rp 7 miliar.
Kemudian, pengendalian penduduk Rp 5 miliar, perhubungan Rp 26 miliar, infokom Rp 6 miliar, koperasi Rp 7 miliar, penanaman modal Rp 6 miliar, kepemudaan Rp 4 miliar, statistik Rp 800 juta, kebudayaan Rp 3 miliar, perpustakaan Rp 3 miliar, kearsipan Rp 580 juta dan BKD dan pelatihan Rp 19 miliar.
Baca Juga: DPRD Gresik Dalami Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Melalui Banggar dan AKD
Apabila kekuatan APBD 2017 benar-benar tembus hingga Rp 3 triliun, maka maka masih kurang Rp 4 triliun untuk memenuhi target APBD Bupati-Wabup Sambari-Qosim yang dicanangkan pada tahun 2021, yakni tembus Rp 7 triliun. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
