Relokasi Ditolak, Bupati Ponorogo Ajak PKL Dialog

Relokasi Ditolak, Bupati Ponorogo Ajak PKL Dialog PKL yang menolak relokasi sedang dimediasi.

PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Bupati Ponorogo, Drs H. Ipong Muchlissoni mengumpulkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menolak relokasi dalam upaya penataan Kota Ponorogo, di Pringgitan, Jumat (18/11).

Puluhan PKL bertatap muka langsung dengan Bupati Ponorogo beserta jajarannya didampingi oleh anggota DPRD Ponorogo komisi B.

Dalam sambutannya, Asisten I Pemkab Ponorogo, Siswondo, melaporkan sudah ada 104 PKL yang mau direlokasi, namun masih ada 250 PKL yang lain menunggu mediasi dengan Bupati.

“Sore ini, harapan kami, mediasi antara PKL dengan Bupati Ipong Muchlissoni akan menemukan titik temu yang terbaik,” ujar Siswondo.

Bupati Ipong Muchlissoni menegaskan, dirinya tidak mau merepotkan dan merugikan masyarakatnya. Namun penataan kota juga harus tetap dilanjutkan serta penegakan Perda akan fungsi trotoar juga perlu untuk dilaksanakan.

“Sedikitpun saya tidak ingin merugikan warga saya. Malah saya ingin meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Dengan konsep yang akan dibicarakan bersama, saya yakin pendapatan PKL akan meningkat. Seperti adanya panggung hiburan di sentra-sentra PKL yang menyedot penonton dan akan meningkatkan pendapatan PKL,” ujar orang nomor 1 di lingkungan Pemkab Ponorogo ini.

Sementara dalam sesi tanya jawab, PKL yang dipimpin Sutrisno ini tetap menolak untuk dipindahkan dengan alasan kekhawatiran tidak lakunya dagangan mereka.

“Kami meminta Bupati untuk tidak merelokasi kami, karena siapa yang akan menanggung biaya hidup, biaya sekolah dan cicilan kredit yang menjadi pengeluaran rutin bagi kami,” ujar Faisal, salah seorang PKL.

Menanggap hal tersebut, Bupati Ipong menegaskan, bahwa urusan rezeki ada di tangan Allah SWT. Namun, harus tetap berusaha dan berikhtiar. "Dengan demikian, kita akan berdiskusi bersama para PKL akan konsep yang terbaik, demi tertatanya kota kita dan meningkatnya kesejahteraan PKL,” sambung bupati.

"Sambil menunggu konsep yang akan disepakati bersama, silakan para PKL untuk tetap berjualan di tempat semula," kata bupati.

Dalam wawancara terpisah, Bupati Ipong menjelaskan, bahwa target maksimal adalah akhir 2016, persoalan relokasi PKL harus selesai.

“Kita akan tetap membantu dan memfasilitasi bagaimana keberlangsungan dan peningkatan kesejahteraan PKL akan meningkat, setelah ini kita akan bertemu lagi untuk berdiskusi dan membahas konsep relokasi yang diterima semua pihak,” pungkas Ipong. (yah/rev)

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO