Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Banyak rekanan yang mengeluhkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) teknis di lingkup Pemkab Gresik karena lebih memprioritaskan rekanan dengan penawaran rendah dalam lelang proyek. SKPD tersebut di antaranya DPU (Dinas Pekerjaan Umum), BLH (Badan Lingkungan Hidup), maupun SKPD lain. Hal ini kemudian direspon positif Bupati Sambari.
Baca Juga: Gelar Sosialisasi Perda 14/2020, DPUTR Gresik: Masih Ada Pelaku Jasa Konstruksi Tak Paham Aturan
Bupati memperingatkan dan meminta kepada DPU dan SKPD teknis lain agar tidak mentradisikan pemenangan lelang bagi rekanan yang memberikan penawaran rendah. Sebab, berdasarkan temuan di lapangan, rekanan-rekanan tersebut dalam mengerjakan proyek banyak yang tidak beres.
"Jangan mudah memberikan atau memenangkan lelang kepada rekanan yang memberikan penawaran rendah," kata Sambari saat memberikan sambutan mutasi pejabat baru-baru ini.
"Bisa jadi rekanan yang memberikan penawaran rendah saat lelang itu karena faktor kesulitan duit (dana) atau bahkan tidak memiliki dana. Sehingga, mereka membuat trik tersebut untuk memenangkan lelang," cetus Bupati.
Baca Juga: PT Piramid Pemenang Lelang Underpass Gresik Tahap II, Sedot APBD Rp 4,9 M
Sambari berharap, ke depan proyek fisik di lingkup Pemkab Gresik pengerjaannya makin bagus. "Sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat," pungkas Bupati asal Lowayu Kecamatan Dukun ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah rekanan mengeluhkan lelang proyek fisik dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016. Sebab, lelang tersebut kebanyakan dimenangkan oleh rekanan yang penawarannya jauh dari pagu.
Tidak tanggung-tanggung penurunan penawaran proyek tersebut antara 25-35 persen dari nilai pagu anggaran.
Baca Juga: DPU Gresik Lelang Proyek Perbaikan 12 Ruas Jalan
"Benjut kabeh (babak belur) kalau mengerjakan proyek di lingkup Pemkab Gresik. Sekarang diskenario agar tawaran jatuh cukup jauh dari pagu. Sementara kualitas proyek tetap harus bagus. Masak bisa?" gerutu kata salah satu rekanan kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (1/12).
Beberapa proyek di tahun 2016 yang dimenangkan tawaran rendah memang terbukti molor dan pengerjaannya kurang bagus. Proyek itu di antaranya pengerjaan box culvert di depan Kantor Pemkab Gresik yang sempat bermasalah karena molor.
Selain itu proyek mebeler di lingkup Dinas Pendidikan Pemkab Gresik dengan alokasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 sebesar Rp 9.710.700.000,00 juga akhirnya diputus kontrak. (hud/ns/rev)
Baca Juga: Baru 51 Proyek Masuk ULP, Komisi III DPRD Gresik Warning Pemkab
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
