Dewan Kota Banjarbaru, Pasuruan dan Kapuas Hulu Belajar Bareng di DPRD Gresik

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Gresik kebanjiran tamu dari DPRD Kabupaten/Kota lain untuk studi banding, Selasa (7/3). Ada tiga DPRD yang melakukan Kunker (kunjungan kerja) secara bersamaan ke DPRD Gresik, yakni dari Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kota Banjarbaru Kalimantan Barat dan Kabupaten Pasuruan.

Ketiga rombongan tersebut ditemui langsung oleh Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid (FPG), dan Nur Saidah (F-Gerindra), di ruang rapat paripurna gedung DPRD setempat.

Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini

Ketua DPRD Kota Kapuas Hulu Rajuliansyah menyatakan, kedatangan pihaknya bersama rombongan BK (Badan Kehormatan) ingin belajar terkait BK yang telah dijalankan oleh DPRD Gresik. Sebab, BK di DPRD Gresik telah menerapkan aturan sebagai bentuk implementasi penegakan kode etik anggota dewan dalam menjalankan tugas.

Kode Etik dimaksud di antaranya, anggota dewan dilarang masuk ke tempat hiburan kecuali dalam tugas kedewanan. "Nah, kami ke sini (DPRD Gresik) ingin mengetahui aturan main tersebut, sehingga bisa kami terapkan di DPRD Kapuas Hulu," katanya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Banjarbaru, AR Iwansyah menyatakan, kedatangannya rombongan bersama rombongan untuk belajar soal RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Sebab menurutnya, Kabupaten Gresik adalah daerah industri yang perkembangannya sangat pesat.

Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan

"Kawasan industrial, pergudangan, niaga, properti dan pelabuhan, dan lainnya sudah tertata bagus. Sehingga, memudahkan para investor masuk. Makanya, kami ke DPRD Gresik untuk belajar soal tata kelola RTRW tersebut," katanya.

Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, M. Shobih Asrori mengatakan, kedatangannya bersama rombongan untuk belajar soal tata kelola pendidikan di Kabupaten Gresik.

"Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang dianggap sukses dalam menjalankan pendidikan. Terlebih, dalam pengalokasian anggaran pendidikan yang sudah tembus hingga 37 persen. Kami juga ingin belajar soal pelaksanaan UN (Ujian Nasional) berbasis UNBK(Ujian Nasional Berbasis Komputer)," katanya.

Baca Juga: SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik

Sayang, kedatangan para tamu ini bersamaan dengan reses (serap aspirasi) yang sedang dijalani para anggota dewan Gresik. "Sehingga, kami mohon maaf tidak banyak anggota yang bisa menemui," kata Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid.

Menanggapi soal RTRW seperti yang ditanyakan rombongan DPRD Banjarbaru, Hamid menyatakan, Kabupaten Gresik telah memiliki RTRW dalam penataan zona wilayah. Sehingga, di Kabupaten Gresik sudah tertata dengan baik kawasan industri, niaga, pergudangan, pelabuhan, persawahan, properti dan lainnya.

Namun, Hamid menjelaskan, bahwa di Kabupaten Gresik juga ada sejumlah industri yang berdiri di wilayah perkotaan seperti PT. Semen Gresik (SG) dan PT. Petrokimia Gresik (PG). "Keberadaan industri tersebut tidak menyalahi RTRW, karena berdirinya sebelum adanya permukiman penduduk," ungkapnya.

Baca Juga: SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun

Kata dia, jika sebuah daerah ingin maju, maka harus punya keberanian untuk menabrak RTRW yang telah ada.

"Namun, demikian sebelumnyan tetap harus dirundingkan dengan pihak Bappeda(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Kami bisa sampaikan, meski Kabupaten Gresik banyak industri, tapi kami tetap prioritaskan lahan pertanian. Sehingga, kebutuhan pangan kami tetap surplus. Seperti tahun 2016, surplus kisaran 450.000 ton gabang kering," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News