Gedung DPRD Gresik di Jalan KH. Wachid Hasyim. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Masyarakat Kabupaten Gresik mengkritisi kinerja wakil mereka di parlemen yang akhir-akhir ini gemar kunker (kujungan kerja) ke luar daerah ketimbang ngantor. Menurut warga, kunker anggota dewan itu terkesan hanya untuk mencairkan uang APBD. Disamping juga mengganggu pelayanan publik.
"Menurut saya, kunker yang dilakukan anggota DPRD Gresik selama ini terkesan untuk formalitas sebagai persyaratan mencairkan anggaran miliaran rupiah. Namun, tidak banyak dari hasil kunker yang bisa diimplementasikan untuk perbaikan Kabupaten Gresik," ujar Nur Rosidah, warga asal Wringinanom kepada BANGSAONLINE.com saat berada di Alun-Alun Gresik, Senin (8/5/2017).
Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Nur Rosidah merasa dibodohi oleh anggota DPRD. "Ketika kampanye saat Pileg (pemilu legislatif) 2014, mereka menjanjikan akan memerjuangkan aspirasi rakyat, mensejahterahkan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran dan janji-janji manis lain. Namun, setelah terpilih menjadi anggota DPRD, mereka kebanyakan melupakan rakyat," kecamnya.
"Saya sekarang dalam rangka mencari kerja, saya tidak punya kerjaan. Saya sudah kemana mana mencari kerja, tapi belum dapat. Mana janji-janji anggota DPRD ketika Pileg akan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk pengangguran," cetusnya.
Saat berbincang dengan Bangsaonline.com, sejumlah anggota DPRD Gresik mengakui bahwa kunker yang mereka lakukan selama ini kebanyakan bertujuan untuk mengeluarkan anggaran yang telah diplot di APBD.
Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
"Kalau kunker tidak dijalankan, uang tidak bisa dikeluarkan. Jujur kami sering kebingungan mau kunker ke mana ketika mendapatkan jatah. Bahkan, ketika tiba di kabupaten/kota tempat tujuan kunker, kami tak tahu materi apa yang akan dipelajari," ujar salah satu anggota DPRD Gresik yang enggan namanya dipublikasikan.
"Kami baru tahu materi yang akan kami pelajari setelah diberi tahu notulen," sambungnya.
Ia juga mengakui, kalau kebanyakan dari hasil kunker tidak bisa diterapkan di Kabupaten Gresik. Faktornya, selain Gresik belum memiliki payung hukumnnya, juga hasil kunker tersebut tidak bisa diterapkan di bumi waliyullah ini karena kondisinya berbeda.
Baca Juga: SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik
Sebagai anggota DPRD, ia mengaku malu kepada masyarakat, terlebih konstituen yang memilihnya pada Pileg 2014, lalu. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak.
"Sebetulnya, saya sering ngomong sama teman-teman agar mindset kunker seperti itu dirubah. Tapi, tidak ada yang peduli. Saya pun akhirnya ikut arus," pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah kepada BANGSAONLINE.com membantah apabila kunker, baik KKDD (Kunjungan Kerja Dalam Daerah) maupun KKLD (Kunjungan Kerja Luar Daerah) yang dilakukan anggota dewan hanya untuk mencegah anggaran tidak terserap sehingga menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran).
Baca Juga: SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun
"Tidak betul, itu pandangan yang salah," katanya. Menurut ia, kunker yang dilakukan DPRD selama ini banyak manfaatnya, baik untuk masyarakat maupun pemerintah.
Ia mencontohkan, kunker studi banding pembuatan regulasi Perda (peraturan daerah). "Kalau ada kebijakan baru atau regulasi baru, kami lakukan studi banding baik ke Provinsi maupun pemerintah pusat. Hasilnya sangat bermanfaat untuk masyarakat," klaimnya.
Dia juga membantah, kalau kunker DPRD mengganggu kepentingan masyarakat. "Rata-rata kami melalui alat kelengkapan kunker setiap bulannya 1-2 kali secara bergantian. Bahkan, terkadang bulan-bulan tertentu kami tak ada kunker. Jadi, kami lebih banyak kegiatan di kantor," pungkasnya. (hud/rev)
Baca Juga: Tim Perumus Rancangan Tatib DPRD Gresik Rampungkan Pembahasan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
