Purnomo, Ketua DPRD Kota Mojokerto , saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, 17 Juni 2017. foto: TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sementara penerima suap dalam kasus ini dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Di sisi lain, istri Purnomo, Ketua DPRD Mojokerto, Temuliyah (54), berharap masalah yang menimpa suaminya segera selesai. Ia mengaku sebelumnya tidak percaya jika suaminya di ditangkap KPK. Sebab, sang suami mengaku sedang ada rapat di kantornya. Purnomo sendiri keluar dari rumahnya di Lingkungan Pulokulon, Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, sejak Jumat (16/6/2017) malam.
Ia mengaku baru mendengar kabar suaminya ditangkap KPK baru siang tadi. Itu setelah anaknya membaca berita di media online.
Mengutip dari Detik.com, Temuliyah mengatakan bahwa suaminya memang sulit dihubungi sejak Sabtu dini hari. "Katanya rapat, kok sampai jam 1. Saya berulang kali telepon tak diangkat, hanya terdengar nada sambung. Saya WhatsApp juga tak dibalas. Sampai pagi tadi belum bisa dihubungi," kata Temuliyah.
Bahkan, Temuliyah sampai menelepon ajudan suaminya untuk mencari kabar Purnomo. Sekitar pukul 07.00 WIB pagi tadi, dia mengecek langsung suaminya ke kantor DPRD Kota Mojokerto di Jalan Gajah Mada.
"Saya lihat mobilnya di kantornya tak ada. Saya langsung pulang. Saya bingung karena tak biasanya sulit dihubungi seperti ini," ujarnya.
Temuliyah yakin suaminya tidak terlibat korupsi. Sebab, kata dia, Purnomo tak pernah memberi uang lebih selain sisa gaji. Tiap bulan dia hanya diberi Rp 5,6 juta oleh suaminya.
"Kalau korupsi kok tak pernah punya uang, utangnya masih banyak. Utang untuk pencalonan Rp 400 juta. Saya tiap bulan dikasih gaji sisa setelah dipotong angsuran utang. Rumah ini juga hasil dari menjual rumah-rumah lainnya," akunya. (kompas.com/detik.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
