Eni Maulani S (kanan) dalam suatu acara, beberapa waktu lalu. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi VII DPR RI asal Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih menilai hingga saat ini sektor energi di Indonesia masih mengkhawatirkan. Selain itu menurutnya, kedaulatan energi yang menjadi salah satu janji Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga belum sepenuhnya terealisir.
"Bongkar pasang kabinet di sektor ini juga belum menunjukkan teroboson yang signifikan dalam hal ketahanan energi," ujar Eni kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (29/7/2017).
Ia menyontohkan kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) di tanah air yang diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan rata-rata 8 persen per tahun. Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum tampak membuat kebijakan yang bisa mengantisipasi kekurangan BBM tersebut.
"Yang dilakukan hanya sebatas hal-hal normatif untuk menjaga keamanan konsumsi BBM tanpa kebijakan yang menyentuh subtansi masalah," ungkap wakil rakyat dari Dapil Gresik dan Lamongan ini.
"Ada persoalan serius dalam soal energi, khususnya BBM. Saat ini konsumsi BBM nasional sekitar 1,6 juta barrel per hari. Sementara kemampuan memproduksi BBM hanya sekitar 800.000 barel per hari, sehingga sisanya didapat dari impor. Dengan kebutuhan BBM yang terus mengalami peningkatan rata-rata 8 persen per tahun, maka diproyeksikan total kebutuhan BBM nasional pada tahun 2025 akan mencapai 2,6 juta barrel per hari," papar Eni.
Dalam kondisi seperti itu, menurut Eni, satu hal yang harus menjadi keharusan adalah pembangunan kilang-kilang minyak. "Ini adalah langkah strategis yang saya kira harus dilakukan pemerintah bersama Pertamina. Dengan pembangunan kilang minyak baru, Pertamina diharapkan dapat memproduksi BBM menjadi 2 juta barrel per hari selambat-lambatnya pada Tahun 2025," papar Eni.
"Dengan kebijakan ini, pada masa mendatang Indonesia tak perlu lagi impor BBM, tetapi cukup minyak mentahnya saja," sambungnya.
Pembangunan kilang minyak, lanjut Eni, menjadi agenda mendesak karena hampir sebagian besar kilang minyak yang ada di Indonesia umurnya sudah 30 tahun sehingga hanya mampu mengolah minyak mentah sekitar 800 ribu per barrel per hari.
"Selama puluhan tahun progres pembangunan kilang stagnan dan hanya berhenti pada rencana-rencana belaka. Sejak lama Pertamina mendengungkan komitmenya menaikkan kapasitas kilangnya melalui berbagai rencana pembangunan kilang minyak. Tapi selama itu pula tak pernah diwujudkan," ungkap Eni.
Dalam catatan Eni, di era Jokowi ini sudah banyak regulasi yang dikeluarkan, tapi eksekusinya masih lemah.
"Perpres No. 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri saya kira sudah amat gamblang memberi arah kebijakan. Di dalam Perpres tersebut pun sudah memuat skema pembangunan kilang minyak yang bisa dilakukan oleh Pertamina," terangnya.
"Dari situ, pemerintah saat ini harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang mandek ini. Perlu dilihat dan dievaluasi pihak-pihak mana saja yang harusnya bertanggungjawab, kenapa tidak dijalankan dan apa kendalanya. Selama ini, ada banyak argumentasi yang dibangun kenapa pembangunan kilang minyak tidak segera diwujudkan. Mulai soal sulitnya pembebasan lahan, perlunya intensif baik fiskal maupun nonfiskal, serta kendala perijinan dan regulasi," ujarnya.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ia meminta Kementerian ESDM bersama Pertamina segera mengambil langkah konkret."Saya kira ini adalah soal komitmen dan kemauan," katanya.
Menurut Eni, skema untuk membangun kilang minyak bervariatif. Mulai dari membangun sendiri, bekerjasama dengan swasta, hingga menggandeng pihak asing atau investor.
"Skema itu hanya model yang saya kira bisa dibicarakan. Tapi subtansinya pemerintah harus diyakinkan soal pembangunan kilang minyak ini. Kedaulatan energi adalah janji Jokowi," ungkap Eni.
"Makna dari semua itu, bahwa bangsa ini sudah darurat atas kilang minyak. Tanpa ada pembangunan kilang-kilang minyak baru, maka selamanya kita hanya akan menjadi importir minyak, Kemandirian dan kedaulatan energi hanya mimpi belaka. Saat ini Indonesia hanya memiliki enam kilang minyak, dan rata-rata tidak mampu memenuhi produksi untuk kebutuhan BBM di tanah air. Karena itu pembangunan kilang minyak adalah keharusan dan tak bisa ditawar," pungkasnya. (hud/rev)
