Ketua Komisi I DPRD Gresik Eddy Santoso.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Lambannya pelaksanaan lelang proyek di lingkup Pemkab Gresik kembali disorot DPRD setempat.
"Komisi I sangat menyayangkan leletnya pegawai yang menangani proyek di lingkup Pemkab Gresik," ujar Ketua Komisi I DPRD Gresik Eddy Santoso kepada BANGSAONLINE.com, Senin (2/7/2018).
Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
"Leletnya pegawai berwenang mengakibatkan sejumlah proyek besar belum rampung dilelang. Padahal, saat ini sudah masuk bulan Juli," imbuhnya.
Eddy mengungkapkan, lambannya lelang sejumlah proyek besar itu di antaranya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
"Sejumlah proyek besar di sana hingga sekarang belum dilakukan lelang. Sehingga, proyek tersebut belum bisa dimanfaatkan masyarakat," jlentreh Ketua DPC PD Kabupaten Gresik ini.
Baca Juga: Kunjungi Wisata Mangrove Karangkiring Gresik, Ning Nurul Lakukan Pembinaan 10 Program Pokok PKK
Proyek tersebut di antaranya pembangunan paving trotoar jalan di sepanjang Jalan Dr. Soetomo Kecamatan Kebomas, Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Gresik, dan sejumlah proyek paving trotoar jalan lain di Kota Gresik.
"Proyek-proyek itu ditangani Bidang Bina Marga pada DPUTR. Lelang-lelang proyek itu baru diajukan pada bulan 24 Juni 2018. Padahal seharusnya, maksimal bulan Maret lelang sudah dilakukan, sehingga bulan April-Mei proyek sudah mulai dikerjakan," paparnya.
Ia juga menyorot pengerjaan proyek lanjutan revitalisasi Alun-alun Gresik tahap II dengan pagu anggaran Rp 9 miliar. Proyek tersebut ditangani oleh Bidang Cipta Karya pada DPUTR.
Baca Juga: Plt Bupati Gresik Salurkan 335 Paket BLT DBHCHT di Ujung Pangkah dan Panceng
"Leletnya lelang proyek tersebut juga berimbas molornya pekerjaan. Selain itu juga menjadi preseden buruk dalam pengerjaan proyek-proyek di Kabupaten Gresik," cetus politikus asal Kecamatan Gresik ini..
Karena itu, ia meminta Bupati Sambari tak membiarkan fenomena tersebut. "Bupati harus memiliki keberanian untuk mengevaluasi pejabat yang dianggap tak becus dalam penangangan proyek," ujarnya.
"Kalau molornya lelang hingga pengerjaan proyek karena buruknya kinerja Kepala Dinas, Kepala Bidang dan pegawai terkait, Bupati harus berani evaluasi. Jangan lakukan pembiaran," desaknya.
Baca Juga: 2.000 ASN Pemkab Gresik Ikuti Pembekalan Penilaian Kompetensi 2024
Sayang, Kepala DPUTR Pemkab Gresik Gunawan Setijadi belum berhasil dikonfirmasi terkait tudingan Ketua Komisi I soal leletnya lelang proyek di OPD yang dipimpinnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
