Kepala Kejati Jatim Sunarta menyerahkan patok bertanda DPBT kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. foto: ist
Namun, ia mengungkapkan, selama ini jika aset yang berhasil diselamatkan lokasinya berada di Surabaya, pihaknya mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagaimana yang sifatnya urgent untuk masyarakat. “Kalau yang wilayah Surabaya kita bisa bangun waduk, sekolah, kolam renang untuk anak sekolah, taman dan apapun yang berhubungan dengan kepentingan warga Surabaya,” katanya.
Sebelumnya, tanah seluas tujuh hektar itu merupakan aset milik Pemkot Surabaya, namun kemudian dikuasai oleh pihak lain. Sehingga Pemkot Surabaya tidak bisa menggunakannya lagi. “Itu adalah aset yang digunakan tapi kita tidak bisa ambil kembali jadi kompensasi. Kita sudah menyerahkan tanah, tapi mereka tidak menyerahkan tanah kembali (tukar guling),” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Sunarta, mengatakan pengembalian tanah dapat diambil karena ada tindak pidana korupsi. Ia menyebut lahan seluas 7 hektare itu merupakan barang bukti dan saat ini telah diserahkan kembali kepada Pemkot Surabaya.
“Jadi ini di dalam permasalahan tersebut ada tindak pidana korupsi. Tanah tersebut jadi barang bukti dan diambil oleh negara. Jadi dalam pelaksanaan putusan, tujuh hektare itu diserahkan ke pemkot sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan tinggi,” kata Sunarta.
Kendati demikian, Sunarta menegaskan, ke depan pihaknya akan terus berusaha untuk menyelamatkan aset-aset negara yang lepas atau dikuasai pihak-pihak terkait. “Saya atas nama kejaksaan tinggi, atas nama kejaksaan RI, mengucapkan selamat atas kembalinya tanah aset milik pemerintah kota setelah sekian lama tidak dapat dikuasai sehingga hari ini sudah kembali ke tangan Pemkot Surabaya,” pungkasnya. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
