Khofifah Rumuskan Solusi Strategis Atasi Anjloknya Harga Garam

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespons keluhan para petani garam di Pulau Madura lantaran anjloknya harga garam saat panen hingga hanya dihargai Rp 300 per kilogram. Sikap serius itu ditunjukkan Khofifah dengan datang langsung ke Sampang, Madura untuk melihat masalah secara langsung di lapangan.

Di Sampang, Khofifah menggelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) yang membahas standar kualitas dan sustainability produk garam industri di wilayah Madura dengan mengundang stakeholder dari Pemerintahan Provinsi, Bupati se-Madura dan juga akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini juga mengundang para petani serta PT Garam untuk mengikuti rapat demi mendapatkan jalan keluar terbaik terkait masalah anjloknya harga garam petani di Madura yang kerap terjadi di saat musim panen.

Hasil dari ratas tersebut, ada dua solusi strategis yang dihasilkan. Pertama, Khofifah menyebut bahwa pihaknya memiliki sejumlah solusi strategis jangka panjang. Yaitu mengubah regulasi untuk PT Garam. Agar PT Garam bisa menjadi stabilisator harga garam sekaligus buffer stock garam nasional.

"Selama sebulan ini ada aspirasi yang berkembang. Tidak hanya di Jatim, tapi di semua daerah penghasil garam. Bahwa harga garam mengalami penurunan drastis, yang membuat BEP produsen garam tidak terpenuhi," urai Khofifah usai rakorsus, Senin (22/7).

Sehingga dari pembahasan strategis yang dilakukan, wanita yang juga mantan Menteri Sosial itu menegaskan bahwa ada sejumlah hal yang harus dilakukan.

"Kita berharap ada regulasi yang diubah. Pertama PT Garam bisa menjadi stabilisator garam dan buffer stock (penyangga stok) garam. Sehingga harus ada penunjukan khusus dari Menteri BUMN atau Menteri Keuangan untuk menunjuk PT Garam sebagai penyangga stok garam nasional dan stabilisator harga," tandas Khofifah.

Tidak hanya itu, dari ratas tersebut juga didapatkan kesimpulan bahwa atas rekomendasi asosiasi petani garam, yang menyatakan bahwa saat ini dibutuhkan harga dasar atau Harga Pokok Penjualan (HPP) khusus garam. Dengan harapan adanya HPP bisa menjadi alat proteksi petani garam saat terjadi over supply dan tidak terjadi penurunan harga garam secara drastis.

"Berikutnya kita berharap segera bagaimana ada single data dari produksi garam nasional berapa, lalu data impor garam kita berapa. Karena produksi garam kita ini besar, sampai 9,420 ribu ton dari Madura ini," tegas Khofifah.

Harapannya dengan adanya single data, ada keterbukaan data garam. Kalaupun ada impor garam, harapannya tidak melebihi selisih antara kapasitas produksi garam nasional dengan kebutuhan garam nasional.

Terkait kualitas garam dari Madura, ditegaskan Khofifah bahwa kualitas kandungan NaCl sudah tinggi. Garam Madura ini setelah dicek di laboratorium kandungan NaCl-nya sudah 97 persen.

Bahkan garam yang sudah diinisiasi oleh PT Garam kandungan NaCl nya sudah 99 persen. Artinya garam lokal khususnya Madura sudah cukup layak masuk garam industri. Karenanya, Khofifah berharap agar inisiasi garam untuk industri bisa dilakukan di Madura.

Sementara itu Direktur Operasi PT Garam Hartono mengatakan bahwa berdasarkan rapat terbatas tersebut pihaknya siap melakukan penyerapan garam petani.

"PT Garam memang ada penugasan penyerapan garam petani. Kita dapat dana penyertaan modal negara (PNM) tahun 2015 yang sudah kita lakukan untuk penyerapan di tahun 2016 hingga skearang," kata Hartono.

Namun sayangnya garam hasil penyerapan PT Garam hingga sekarang masih ada di gudang. Lantaran pihak PT Garam tidak bisa menjual kembali akibat harga beli garam dari petani terlalu tinggi. Namun saat ini harga pasar sedang rendah.

"Tahun ini kita tetap menyerap, kita akan manfaatkan sisa dana PMN dari tahun lalu," imbuh Hartono. (mdr/rev)