Tampak tumpukan roti dan air mineral yang dikemas bungkus plastik ditinggal begitu saja oleh para tamu undangan. foto: istimewa
Di sisi lain, Kabag Pemerintahan Setda Kota Malang Budi Utomo tak menampik konsumsi yang disajikan dalam acara itu memang kurang pantas. "Kami sudah siap dengan segala konsekuensinya," ujar Budi Utomo saat dikonfirmasi usai apel pagi, Kamis (29/08).
"Keuangan pelaksanaan kegiatan kebetulan belum terbayarkan sama sekali kepada CV Mubarok. Nantinya, pembayaran akan disesuaikan fakta yang ada. Misalnya harga konsumsi (snack) yang telah disajikan akan kita sesuaikan. Kami belum bisa menghitung berapa nilai pastinya pembayaran yang diselesaikan ke CV Mubarok," terang Budi.
Ia membenarkan anggaran konsumsi acara itu mencapai Rp 346 juta. "Diperkirakan yang dibayarkan ke CV Mubarok bisa jadi di bawah angka Rp 300 juta. Kami pasti akan memberikan sanksi, namun belum membahasnya untuk saat ini," ujarnya.
Sementara Mantan Kabag Pemerintahan Dicky Hariyanto mengatakan jika polemik konsumsi Otonomi Award itu menjadi kewenangan Kabag Pemerintahan. "Pada proses lelang bulan Mei 2019 lalu memang saya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK)-nya. Akan tetapi, untuk pelaksanaannya posisi saya sudah bergeser (termutasi). Maka pelaksanaannya sudah menjadi kewenangan Kabag Pemerintahan yang saat ini," dalihnya.
"Alangkah baiknya, monggo konfirmasi kepada Kabag Pemerintahan saat ini yakni Budi Utomo, kenapa kok bisa seperti itu? Masa iya itu menjadi tanggung jawab saya?," tukasnya. (iwa/ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
