PDIP Bela Risma, Barikade Gus Dur: Politik Marah-Marah Wes Gak Usum, Rek

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPP Barisan Kader (Barikade) Gus Dur, Sudarsono Rahman, minta agar para politikus tak ikut memanas-manasi kasus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang marah-marah terkait mobil mesin labolatorium khusus polymerase chain reaction (PCR) bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Seharusnya teman-teman politikus tidak ngompori kasus ini. Sudah panas malah makin panas. Sekarang yang dibutuhkan masyarakat bagaimana para kepala daerah itu menangani Covid-19, bukan teriak-teriak. Rakyat sudah jenuh, lapar, dan banyak kehilangan pekerjaan," tegas Cak Dar - panggilan akrab Sudarsono Rahman - dalam keterangan tertulisnya yang diterima BANGSAONLINE.com, Ahad (31/5/2020).

Cak Dar menyampaikan keterangan tertulis itu untuk menanggapi pernyataan politikus PDIP Hasto Kristiyanto yang dianggap menyerang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Seperti diberitakan, Hasto minta Khofifah menghindari ego sektoral. "Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang dikutip beberapa media, Sabtu (30/5).

PDIP berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur mengesampingkan ego sektoral. "PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memperhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan," ujar Hasto.

Cak Dar minta Hasto melihat kronologi mobil tersebut, agar bijak dalam memberi pernyataan. "Jangan karena sesama kader PDIP lalu dibela secara tak obyektif. Sebab yang dihadapi Wali Kota Risma adalah nasib rakyat. Faktanya, Surabaya paling besar dalam penyebaran covid-19," kata Cak Dar.

Karena itu, ia berharap semua politikus memberi kesejukan dan ketenteraman agar masyarakat yang sudah panik itu tak makin parah. “Para elit politik harus jernih melihat Kota Surabaya. Kasus Covid-19 di Jawa Timur sebenarnya tak akan setinggi ini, seandainya Kota Surabaya bisa menekan curve penyebaran covid-19. Kita ingat, di Surabaya ada kasus klaster PT Sampoerna dan sebagainya. Harus banyak introspeksilah, bukan malah marah-marah terus,” tambahnya.

Mantan ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Timur itu berharap semua elit partai mengubah paradigma politiknya. Jangan egoistik dan oligarkis. “Kader partai apapun, jika sudah jadi kepala daerah harus berorientasi kepada rakyat. Bu Risma bukan Wali Kota PDIP, tapi Wali Kota Surabaya,” kata Cak Dar.

Karena itu, ia berharap semua elit politik, termasuk PDIP, tidak memperparah jurang perbedaan. “Seharusnya kan di-rembuk, bagaimana Bu Risma dan Bu Khofifah bisa duduk bareng untuk mengatasi Covid-19. Misalnya, ayo yoopo enake, rek (ayo gimana enaknya). Dan itu yang bisa melakukan hanya para elit partai, Jadi elit partai seharusnya mengakurkan,” kata Cak Dar sembari mengingatkan bahwa saat Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo pun, Risma tak harmonis.

Cak Dar juga mengingatkan bahwa sekarang manuver politik marah-marah sudah tidak zamannya. “Saiki wes gak usum, rek (Sekarang sudah bukan jamannya) ,” katanya sembari tertawa. Ia minta Wali Kota Surabaya fokus memikirkan masyarakat Kota Surabaya yang sudah menanggung banyak beban karena Covid-19. “Jangan diberi tontonan marah-marah di depan umum,” katanya.

Seperti diberitakan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah besar. Dan kemarahan itu dipertontonkan di depan publik. Risma – panggilan Tri Rismaharini – marah-marah terkait mobil mesin labolatorium khusus polymerase chain reaction (PCR) bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut dia, mobil PCR itu diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya, tapi dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur.

Risma bahkan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Jumat (29/5/2020). Risma juga menunjukkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp antara dirinya dan Doni kepada wartawan di Balai Kota Surabaya.

Risma ingin menunjukan bahwa yang memohon bantuan alat fast lab tersebut adalah dirinya, untuk Kota Surabaya. "Teman-teman lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan Pak Doni, jadi ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu," kata Risma di Balai Kota Surabaya, Jumat (29/5).

Namun, klaim Risma itu langsung dibantah oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Suban Wahyudiono. Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur itu menjelaskan kronologi bantuan mobil tes corona tersebut.

"Bantuan mobil BNPB ditujukan ke Provinsi Jatim. Gugus Tugas Jatim bersurat ke Gugus Tugas Pusat," kata Suban Wahyudiono dalam jumpa pers di Gedung Negara Grahadi , Jumat (29/5/2020) malam

Bunyi surat itu, menurut dia, perihal permohonan dukungan percepatan penegakan diagnosis Covid-19. Di mana ada 15 unit yang diminta oleh Pemprov Jatim. "Di samping surat, gubernur telepon ke Jenderal Doni Monardo beserta Pangdam soal bantuan mobil PCR," lanjut Suban kalem, tanpa ekspresi kemarahan.

Tak hanya Suban Wahyudiono yang mementahkan klaim Risma. Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Jatim, dr Joni Wahyudi akhirnya juga angkat bicara.

Joni menjelaskan bahwa bantuan itu bukan untuk Surabaya, melainkan Jatim. Bahkan Joni mengatakan bahwa bantuan itu tiba atas permintaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menelepon langsung Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo.

"Mana yang diserobot. Nggak ada serobot-serobot," kata Joni, Jumat (29/5). "Memang mobil itu yang mintakan Ibu Gubernur dan Pak Pangdam yang memintakan langsung ke Gugus Tugas Pusat," katanya.  (MMA)