Gubernur Khofifah Minta Kabupaten se-Jatim Bersiap Hadapi Waktu Tanam di Tengah Musim Kemarau

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kesiapan enam daerah yang menjadi lumbung pangan Jatim sekaligus lumbung pangan Nasional dalam menghadapi waktu tanam di tengah musim kemarau pada bulan April sampai September tahun ini. Hal ini penting, untuk tetap menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia termasuk Jawa Timur.

Demikian disampaikan, Gubernur Khofifah saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim, yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban, dan Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (1/6) siang.

“Sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 di masing-masing Kabupaten ini, kita harus mengupayakan bagaimana tetap bisa berseiring dengan produktivitas pangan di musim kemarau 2020 di enam Kabupaten ini tetap dapat dimaksimalkan,” tutur Gubernur Khofifah saat memberi arahan pada rakor siang itu.

Gubernur Khofifah menjelaskan, instruksi tersebut didasari oleh arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk bisa mempercepat masa tanam. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya antisipasi akan kekhawatiran PBB terhadap kemungkinan kelangkaan pangan dunia. Maka dari itu, dirinya kembali mengingatkan keenam Bupati wilayah Lumbung Pangan untuk bisa mengawal dan memonitor jalannya masa tanam.

“Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dan termonitor dengan baik oleh seluruh bupati. Sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jawa Timur,” imbuh orang nomor satu Jatim ini.

Persiapan masa tanam yang dimaksud Gubernur Khofifah, dalam hal ini salah satunya adalah kesiapan peralatan pra panen seperti traktor roda dua, maupun roda empat. Selain itu, pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah.

“Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi, agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani,” ujar Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar setiap kepala daerah bisa memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya, untuk memastikan masuk RDKK agar LMDH dapat menerima pupuk bersubsidi.

“LMDH semaksimal mungkin dapat termonitor sehingga kebutuhan pupuknya bisa diakomodir di dalam RDKK sehingga mereka dapat menerima pupuk bersubsidi,” tuturnya.

Untuk diketahui, Provinsi Jatim yang memiliki peran sebagai salah satu wilayah lumbung pangan nasional saat ini memiliki luas panen pada semester I tahun 2020 seluas 1.120.153 ha. Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 Ton GKG atau setara dengan 4.066.348 ton beras. Potensi konsumsi Jatim sendiri diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I tahun 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News