Wakil Ketua Fraksi Golkar berjabat tangan dengan Ketua DPRD Tatit, sebelum keluar ruangan. foto: BAMBANG/ BANGSAONLINE
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Rakor penanganan Covid-19 yang hanya melibatkan eksekutif dan perwakilan legislatif disayangkan oleh Wakil Ketua Fraksi Golkar, Karyo. Ia mengungkapkan, rencana awal, rapat itu melibatkan keterwakilan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni ketua, wakil ketua, dan sekretaris fraksi. Namun, kemudian diralat lagi menjadi hanya ketua fraksi saja yang diajak rapat dengan eksekutif ini.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Wakil Ketua I, II, dan III, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Wakil Bupati Marhaen Jumadi, serta dihadiri oleh ketua fraksi dan kepala dinas.
BACA JUGA:
Interupsi mengawali rapat. Ia bahkan keluar dari rapat, karena menganggap forum tersebut tidak sesuai dengan bentuk keterwakilan AKD.
"Saya anggap ini sudah menyalahi. Yang dinamakan struktur adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris," kata Karyo, kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (04/06).
"Kebijakan seperti apa pun merupakan dari pimpinan. Apalagi koordinasi bersifat tertutup dan bukan suatu rapat rahasia karena untuk kepentingan masyarakat Nganjuk," katanya.
"Saya sayangkan. Kita memerangi masalah penanganan Covid-19 atau Corona secara bersama, kenapa harus tertutup atau dirahasiakan. Ini disayangkan," keluhnya.
Dijelaskannya, bahwa masyarakat juga ingin mengetahui seperti apa keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19. "Keterbukaan informasi yang sifatnya untuk masyarakat jangan dirahasiakan, agar kita juga bisa saling menerima masukan dari luar," jelas Karyo.
Sementara Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut sifatnya masih internal. Karena menurutnya, selama ini masih ada kebuntuan antara DPRD dan bupati.
"Jadi masih perlu pembahasan kebijakan-kebijakan yang belum ada sinkronisasi antara pimpinan fraksi, komisi, dengan bupati supaya menjalankan komitmen tentang kinerjanya. Saya sudah sampaikan agar ada perbaikan kinerja di pemerintahan, termasuk penanganan Covid-19," kata Tatit.
Menurut Tatit, yang juga Wakil Ketua V dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19, selama ini komunikasi antara Gugus Tugas dan DPRD kurang bagus. "Saya sendiri selaku Wakil Bidang V tugasnya apa juga tidak diberi tahu, dan ini tadi sudah kita tanyakan agar ada pembahasan lagi lebih serius," tandas Tatit.
Terkait keluarnya salah satu anggota sebelum dimulai rakor, Tatit mengungkapkan hanya masalah miskomunikasi. "Saya rasa itu hanya miskomunikasi. Jadi gak ada masalah, rakor tetap kita lanjutkan," pungkasnya. (bam/ian)
