Penyaluran BPNT Masih Bermasalah, PMII Tuban Kembali Geruduk Dinas Sosial

Penyaluran BPNT Masih Bermasalah, PMII Tuban Kembali Geruduk Dinsos P3A

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban kembali menggeruduk Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat, Selasa (25/8).

Para mahasiswa itu menduga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seharusnya diperuntukkan masyarakat miskin itu, diduga justru malah dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, mereka mendesak Dinsos P3A Tuban segera menyelesaikan persoalan penyaluran program BPNT yang masih terjadi di lapangan.

"Masih banyak terjadi pelanggaran sehingga bantuan ini tidak tepat sasaran. Bahkan, Kartu KKS tidak sampai ke tangan masyarakat selama 2 tahun," teriak Nurul Aini, salah satu aktivis PMII dalam orasinya.

Dalam aksi itu, mereka juga memperagakan aksi teatrikal yang menggambarkan bobroknya sistem penyaluran bantuan sosial di lapangan. Mereka memperlihatkan terjadinya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum pendamping dalam penyaluran bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tersebut.

"Seperti inilah praktik penyaluran program BPNT di lapangan yang tidak sampai ke tangan masyarakat miskin dan hanya dimanfaatkan segelintir oknum. Hal seperti ini hanya menambah kemiskinan baru," tegasnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PMII meminta Plt Kepala Dinsos P3A untuk segera mundur dari jabatannya. Selanjutnya, mengembalikan program BPNT sesuai pedoman umum, dan menindak tegas kapitalisasi dan monopoli BPNT secara hukum.

"Serta menjalankan program BPNT sebagai salah satu langkah program pengentasan kemiskinan. Kemudian, berikan pos pengaduan agar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak takut dalam menyampaikan keluhan terkait BPNT," tegas Nurul.

Tak hanya itu, mereka juga menuntut Dinas Sosial segera meng-update data penerima, serta menyalurkan bantuan sembako sesuai dengan harga pasar.

"Jangan ada KPM yang dirugikan, KPM harus mendapatkan harga yang layak dan sesuai harga pasar dalam penerimaan bahan pokok," pintanya.

Terakhir, PMII mengajak Plt. Kepala Dinsos bersama Kortek (Koordinator Teknis) untuk membuat pakta integritas dalam menangani kasus BPNT maupun Bansos yang lain.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Joko Sarwono menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti semua tuntutan dan masukan PC PMII Tuban sejak aksi pertama sepekan yang lalu.

"Sesuai yang diaspirasikan mahasiswa di aksi yang pertama, kita sekarang sudah berupaya untuk menyelesaikan dan mendekatkan diri pada hak KPM," beber Joko.

Ia mengaku sudah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki sistem penyaluran program BPNT mulai bulan depan. Antara lain, mengumumkan nama-nama KPM di tingkat desa, sehingga semua warga bisa melihat dan mengetahui. Kemudian, mekanisme BPNT dilakukan secara preorder, sehingga KPM bebas memilih bahan pokok sesuai yang dibutuhkan.

"Kami menambahkan tim koordinasi di kecamatan untuk membantu mengevaluasi seluruh skema program BPNT agar berjalan lancar. Kami sebetulnya sudah ingin memperbaiki diri agar skema BPNT berjalan baik," pungkasnya. (gun/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News