Aksi demo anggota BPD se-Kabupaten Kediri di depan Kantor DPRD, Kamis (3/9). foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Ratusan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Badan Permusyawatan Desa (BPD) se-Kabupaten Kediri, melakukan aksi demo ke Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (3/9). Sebelum tiba di kantor dewan, mereka berkumpul terlebih dulu di lapangan SLG. Mereka lalu berkonvoi menuju kantor dewan dengan naik kendaraan roda 4 maupun roda 2.
Mereka menuntut kenaikan kesejahteraan, karena saat ini mereka hanya menerima honor Rp.125.000 per anggota per bulan. Padahal pekerjaan mereka sangat berat, yaitu mengawasi jalannya pembangunan di desa dengan anggaran yang mencapai Rp. 1 miliar per tahunnya.
BACA JUGA:
Aji, anggota BPD Pagu Kecamatan Wates menjelaskan, bahwa inti tuntutan Forum BPD adalah adanya kenaikan kesejahteraan anggotanya. Minimal 25 persen dari penghasilan tetap Kades sekitar Rp. 3 juta per bulan, yaitu sekitar Rp. 750 ribu per bulan.
"Anggota BPD di setiap desa berbeda, yaitu antara 7 sampai 9 orang, tergantung luas dan jumlah penduduk desa. BPD saat ini seolah hanya sebagai pelengkap saja," kata Aji.
Sementara Ali Sofyan, Ketua Forum Komunikasi BPD Kabupaten Kediri, mengungkapkan bahwa sejak dilantik bulan Agustus 2019 lalu, belum pernah ada bimtek terkait tupoksi BPD. Sedangkan honor hanya menerima Rp.125 ribu per bulan.
"Kami menuntut gaji yang layak, karena saat ini kami hanya menerima honor Rp.125.000 per bulan. Itu pun masih dipotong pajak. Kami ingin mengawasi pembangunan desa dengan sebaik-baiknya, karena setiap desa mengelola keuangan desa yang besar. Kalau hanya diberi honor yang kecil, kami tentu akan ogah-ogahan menjalankan tugas," kata Ali Sofyan.
Sementara itu, Budi Nugroho, S.H., Penasehat Forkom BPD Kabupaten Kediri mengancam bahwa anggota BPD akan menolak menandatangani di APBDes bila tuntutan kenaikan gaji kali ini tidak ditanggapi.
"Di Kabupaten Kediri ada 26 Kecamatan dan 343 Desa. Kali ini hanya sebagian kecil yang ikut demo. Bila tidak ada tanggapan, kami akan mengerahkan semua anggota BPD yang berjumlah 2.800 orang," kata Budi Negro.
Setelah melakukan orasi di depan kantor DPRD, perwakilan BPD diterima oleh Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan) dan Kepala Dinas PMPD (Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Sampurno, untuk berdialog di ruang rapat DPRD.
Kuswanto, Anggota Komisi I menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya sudah membahas masalah ini dengan DPMPD sejak lama. Namun diakuinya, belum menemui titik temu dan masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan secepatnya mementuk Pansus.
Sementara itu, Kepala DPMPD Sampurno, menjelaskan bahwa bulan Oktober 2020 akan dilaksanakan Bimtek untuk BPD. "Sebenarnya Bimtek ini sudah diagendakan, namun karena ada pandemi Covid-19, akhirnya Bimtek BPD tertunda," kata Sampurno usai menemui pendemo.
Menurut Sampurno, sesuai kesepakatan dengan Komisi I, maka secepatnya akan dibentuk Pansus dan penetapan Perda PBD serta penetapan tunjangan 25 persen.
Usai mendengarkan hasil keputusan, para pendemo membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sekitar 280 personel gabungan yang terdiri ada TNI, Polri, dan Satpol PP, mengamankan aksi demo BPD tersebut. (uji/rev)
