Sudarsono Rahman. foto: ist/ bangsaonline.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Para calon bupati dan wali kota beserta para wakil mereka yang mendapat rekom partai politik telah selesai mendaftarkan diri ke KPU. Mereka dipastikan bertarung di pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Di Jawa Timur saja terdapat 19 kabupaten dan kota yang menggelar pilkada.
Namun di balik gegap gempita pencalonan ke KPU itu banyak sekali calon bupati dan wali kota jatuh bergelimpangan karena tak mendapat rekom dari partai politik. Kenapa? Jawabannya tentu saja karena harga rekom itu sangat mahal.
Baca Juga: Pekerja MPS Trowulan Kompak Pilih Gubernur yang Full Senyum
Lalu berapa harga rekom calon bupati atau calon wali kota? Ternyata bervariasi. Menurut sumber BANGSAONLINE.com, ada parpol yang mematok mahar politik sesuai jumlah kursi DPRD yang dimiliki partai tersebut.
“Per kursi DPRD minta Rp 1 miliar,” tutur sumber BANGSAONLINE.com yang salah satu keluarganya kini melenggang sebagai kandidat.
“Jadi kalau partai X misalnya punya 10 kursi di daerah pemilihan tersebut, ya berarti Rp 10 miliar,” tuturnya. “Itu baru satu partai. Partai lainnya?,” katanya lagi.
Baca Juga: Rapat Konsolidasi Tim Pemenangan Pilgub Jatim, Khofifah Tekankan Politik Santun
Karena itu, tutur sumber itu lagi, seorang calon bupati panik luar biasa menghadapi mahar politik itu. Banyak sekali cabup kemudian cari utangan ke mana-mana untuk melunasi mahar politik itu.
“Kalau gak segera dilunasi, pengurus partai itu mengancam, rekomnya mau dikasihkan ke calon lain,” tuturnya lagi. Apa gak pusing? Untung ia punya uang sehingga keluarganya yang kini jadi kandidat mendapat rekom beberapa partai.
Sudarsono Rahman, mantan Ketua Nasdem Kota Surabaya, membenarkan mahar politik untuk cabup dan cawali memang mencapai miliaran. Tapi, kata dia, tak sampai Rp 1 miliar per kursi DPRD. Menurut dia, masih bisa dinego.
Baca Juga: Para Waranggono di Tiga Kabupaten Jatim Utara Deklarasi Menangkan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim
“Kalau toh ada mahar tapi gak sampek segitulah,” kata Cak Dar, panggilan Sudarsono Rahman kepada BANGSAONLINE.com, Senin (7/9/2020) malam.
Lalu berapa mahar politiknya? Cak Dar memberi contoh mahar politik calon bupati di daerah dekat Surabaya. “Contoh 6 kursi Rp 3,5 miliar,” jelasnya.
Namun ia buru-buru menjelaskan bahwa mahar politik Rp 3,5 miliar itu baru untuk DPP. “Ini DPP doang lho,” katanya.
Baca Juga: Tekankan Netralitras di Pilkada 2024, Kapolres Batu Minta Anggotanya Tak Terlibat Politik Praktis
Berarti untuk DPW dan DPC juga harus ada dana tersendiri? “Ya pastilah,” katanya.
Belum lagi, jika kursi DPRD-nya lebih dari 6. Berarti tambah mahal. Padahal calon bupati atau wali kota tak hanya butuh rekom satu parpol, tapi banyak parpol.
Karena itu, ia membenarkan apa yang disampaikan Bupati Jember Hj Faida. “Kalau modelnya seperti itu benar Faida, Bupati Jember. Bagaimana bupati dan wali kota terpilih akan tegak lurus membela kepentingan rakyat, kalau ongkos politiknya saja seperti itu,” tegas Cak Dar.
Baca Juga: Komunitas Perempuan Relawan ‘Prokem’ Deklarasi Menangkan Khofifah-Emil
Seperti diberitakan BANGSAONLINE.com, Bupati Jember Faida dalam webinar yang diikuti Bupati Karawang dan Wali Kota Batu mengungkap harga mahar politik untuk calon bupati sangat mahal. “Harga rekom puluhan miliar,” kata Bupati Jember Hj Faida yang videonya kini viral.
Padahal, kata Faida, gaji bupati hanya Rp 6 juta tiap bulan. Karena itu, menurut dia, para bupati yang memakai cara-cara tidak terhomat itu tak mungkin jadi pemimpin yang tegak lurus, apalagi mendapat ridla Allah SWT.
“Saya pastikan sulit jadi pemimpin yang tegak lurus. Itu bukan awalan yang baik,” tegas Bupati Faida dalam webinar pada 25 Agustus 2020 lalu. Kini rekaman video webinar yang juga diikuti Bupati Karawang dan Wali Kota Batu itu viral.
Baca Juga: Tri Rismaharini Sapa Pekerja Pabrik Rokok dan Kampung di Malang
Karena itu ia lalu memilih maju sebagai calon bupati lewat jalur independen. (mma)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
