Syafiuddin, S.Sos. Anggota Komisi V DPR RI.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Syafiuddin, S.Sos. Anggota Komisi V DPR RI mengkritik Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Ditjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR. Sebab, proses pelelangan proyek fisik di lembaga tersebut dinilai lamban dan bertele-tele.
Menurutnya, terlalu banyak alur yang dilalui dalam proses pelelangan proyek fisik di BP2JK. Sehingga, proses lelang bisa memakan waktu hingga 5 sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun.
Baca Juga: BPIP Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Pasuruan
"Bahkan, seperti yang terjadi di Politeknik Negeri Jember, proses pelelangan mencapai 1 tahun," cetus Syafiuddin saat pembahasan rencana kerja dan anggaran TA 2021 dengan Ditjen Bina Kontruksi, Rabu (9/9/2020).
"Ini menyebabkan penawaran yang amburadul, iklim lelang kontruksi tidak kondusif, serta dengan harga rendah akan sulit memiliki kualitas, bahkan harga penawaran berada di bawah 80 persen," lanjut politikus PKB ini.
Dengan rendahnya penawaran, lanjut legislator dari Dapil Madura ini, maka akan mempengaruhi kualitas mutu pekerjaan. "Karena berada di bawah harga pasar dan harga perkiraan sendiri (HPS)," tambahnya.
Baca Juga: Dilantik, Syafiuddin dan Imron Amin Proritaskan Kemajuan dan Kesejahteraan Pulau Madura
Terkait hal ini, dirinya mengusulkan agar fungsi dari BP2JK dikembalikan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) masing-masing satuan kerja, untuk mempercepat birokrasi.
Hal ini mengacu pada SE Menteri PUPR No 17 tahun 2020 tentang penambahan persyaratan dalam pelaksanaan paket tender pada satu kesatuan pekerjaan.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Apresiasi Dukungan dari Komisi II DPR RI
"Diterbitkannya SE Menteri PUPR tersebut, menyaratkan pemenang cadangan tidak boleh lebih tinggi dari pemenang 1, ini berpotensi jebloknya penawaran penyedia jasa," ungkapnya.
Sementara, hasil pantauan BANGSAONLINE.com di ruang sidang Komisi V DPR RI, pagu anggaran Pembinaan Kontruksi Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 757,7 miliar. Rinciannya, untuk dukungan manajemen sebesar Rp. 661,6 miliar, sedangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp. 96,1 miliar
Pagu tersebut untuk belanja pegawai Rp 171,8 miliar, belanja barang non OPS Rp. 468,5 miliar, belanja modal Rp. 37,3 miliar, sedangkan belanja barang OPS Rp. 80,8 miliar.
Baca Juga: Sekjen Kementerian ATR/BPN Teken Nota Kesepahaman dengan DPR RI
Sementara target pembinaan tenaga kontruksi TA 2021 untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja kontruksi (TKK) 123.300 orang, terdiri dari vokasi 48.000 orang, dan reguler 76.300 orang. (uzi/zar/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
