Aktivis TC Jawa Timur: Proyek Lapen di Jombang Diduga Sarat Praktik Mark Up

Masih menurut Aktivis TC Jawa Timur itu, proyek tersebut pengerjaannya diserahkan kepada pihak ketiga (diborong, red). "Di sinilah peran pemberi program melalui salah satu koleganya sangat kental. Dengan kondisi pekerjaan diserahkan kepada pihak ketiga, sudah tentu berdampak pada kualitas pekerjaan," katanya.

"Jadi pihak ketiga adalah rekomendasi dari kolega pemberi jasmas. Sampai sini, sudah gamblang kan jika pokmas hanya dijadikan formalitas untuk mengeruk keuntungan?," jelasnya.

Poin pentingnya, lanjut Anang, adalah transparansi dari program yang bersumber dari APBD provinsi itu sendiri. Karena baik pokmas maupun pemerintah desa (pemdes) setempat hanya diberikan gambaran jika program dari jasmas.

“Dengan semua penyimpangan tadi, kami mendesak aparat hukum baik polres maupun kejaksaan untuk turun. Karena apa pun itu, ini merupakan bentuk nyata penyelewengan uang negara,” tegasnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Desa (Kades) Pandanwangi, Asan mengaku jika semua realisasi program jasmas langsung ditangani oleh pokmas dengan didampingi fasilitator.

“Pemdes sendiri juga kurang mengetahui, karena ditangani oleh pokmas dengan didampingi fasilitator. Sejauh informasi yang kami terima memang dari jasmas provinsi, untuk siapa legislatornya kami kurang paham,” pungkasnya. (aan/zar)