Debat Publik, BHS-Taufiq Dinilai Unggul di Penataan Birokrasi dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Paslon Bupati-Wabup Sidoarjo 2020 Bambang Haryo Soekartono-M Taufiqulbar (BHS-Taufiq), dinilai unggul pada beberapa poin dibanding calon lain dalam debat publik yang digelar KPU Sidoarjo, di studio tv swasta di Surabaya, Selasa (3/11) malam.

Keunggulan tersebut terkait komitmen paslon nomor 1 itu dalam hal penataan birokrasi dan penguatan ekonomi kerakyatan. BHS-Taufiq juga dinilai sudah bisa menyampaikan visi-misinya dan program melalui forum debat publik tersebut.

"Saya kira apa yang disampaikan Pak BHS-Taufiq sudah tepat. Bahwa yang menjadi intisari tema sudah kena dan masuk. Debat itu yang penting visi dan misinya sudah tersampaikan dan bisa diterima masyarakat," cetus Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Warih Andono, Kamis (5/11).

Warih pun menyebut beberapa poin program yang dipaparkan BHS-Taufiq lebih unggul dibanding calon lainnya. Yakni, terkait peningkatan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan pengelolaan masalah sampah. Termasuk di dalamnya soal penataan Apatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo.

"Komitmen Pak BHS-Taufiq untuk penataan struktur pemerintahan itu sangat detail dan terstruktur, termasuk pelayanan publiknya, mulai kabupaten hingga tingkat RT dan RW," tandas Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo ini.

Sementara itu, dalam debat publik, cabup BHS menyatakan selalu turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menampung keluhan. Berbagai keluhan mulai pelayanan birokrasi hingga soal pertanian itu, dirangkum menjadi visi misi BHS-Taufiq untuk pembangunan Sidoarjo ke depan.

"Visi dan misi kami jabarkan dalam 12 program kerja. Khsususnya dalam penguatan birokrasi, memaksimalkan layanan publik, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Mulai penguatan UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Juga ada penguatan layanan kesehatan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan penguatan percepatan pembangunan infrastruktur," cetus BHS.

Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menambahkan, semua pelayanan publik harus adil dan merata. Hal ini, lantaran semua warga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan.

Untuk menguatkan pendapatan asli daerah (PAD), BHS-Taufiq menyiapkan berbagai program dalam pemberdayaan UMKM. Karena potensi Sidoarjo sangat luar biasa besar.

"Untuk jaminan kesehatan, kami sangat mampu untuk meng-cover-nya. Ada sekitar 270.000 warga yang sejauh ini belum ter-cover BPJS. Mayoritas warga Sidoarjo sudah ter-cover BPJS, dan sisanya bisa di-cover Pemkab Sidoarjo," imbuh Cawabup Taufiqulbar.

Terkait teknisnya, agar tidak tumpang tindih harus ada data terpadu yang akurat. Menurutnya, pemkab bisa sinergi dengan pemprov dan nasional agar semua warga ter-cover BPJS.

Sedangkan untuk menguatkan birokrasi, BHS-Taufiq bakal menempatkan pegawai sebagaimana kemampuannya dengan prinsip "the right man on the right place". Sementara, agar birokrasi tenang dalam bekerja, BHS-Taufiq akan menguatkan dengan pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini untuk mengantisipasi ASN tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Soal pertanian, kami memahami kondisi pertanian Sidoarjo yang hanya sekali panen dalam setahun. Persoalan manajemen pengairan, bibit, alat pertanian, dan sebagainya sudah kami siapkan. Termasuk memberikan asuransi kepada petani sesuai program pemerintah pusat. Supaya petani aman dan tenang serta tidak khawatir gagal panen," urai BHS. (sta/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News