Visi Misi Wali Kota Kediri Atasi Masalah Gizi dan Stunting, dari BPJS Gratis hingga Sarpras

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin, Pemerintah Kota Kediri membeberkan RADPG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi) Kota Kediri 2020-2024. Program menyeluruh untuk mengatasi masalah gizi termasuk stunting.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menjelaskan bahwa penanganan masalah gizi dan stunting di Pemkot Kediri sudah tercantum dalam RADPG yang melibatkan lintas sektoral. Dari yang berkaitan langsung hingga yang tidak terkait langsung namun berperan penting.

Jadi, kata Wali Kota Kediri, dalam mengatasi masalah gizi bukan hanya domain dinas kesehatan saja, namun kerja sama lintas sektoral.

"Pemkot Kediri tidak hanya fokus pada stunting, namun keseluruhan program kesehatan dengan melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang mencakup program promotif dan preventif dan dilaksanakan oleh semua OPD," kata Wali Kota Kediri.

Sementara itu, Edi Darmasto, Kepala Barenlitbang Kota Kediri mengatakan bahwa dana untuk Germas ini tidak terbatas, yaitu itu dari APBN, APBD, CSR, dan peran masyarakat. Program ini melibatkan semua lapisan masyarakat dari individu, keluarga, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Edi, Germas juga melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan melalui Forum Kelurahan Sehat. Forum ini merupakan ujung tombak dari Germas, sebab merupakan pelaksana program dari pusat ke lapangan. Mulai dari pola hidup sehat, makanan bergizi, hingga pencegahan stunting.

"Selain itu, Pemkot Kediri juga melaksanakan upaya preventif salah satunya dengan UHC (Universal Health Coverage) yang dilakukan oleh Pemkot Kediri melalui BPJS untuk semua warga Kota Kediri," imbuh Edi.

Herry Krismono, Kabid Rendalev Barenlitbang Kota Kediri menjelaskan bahwa semua warga bisa mendaftarkan diri di BPJS dan akan dikover sepenuhnya oleh pemkot. Bahkan, orang kaya pun boleh mendaftarkan diri kalau mau dengan fasilitas kelas 3. Pemkot menyediakan dana antara Rp 35-40 M untuk program ini.

Adapun program-program lain yang tidak terkait langsung dalam upaya menanggulangi masalah gizi dan stunting yaitu penyebaran informasi mencegah pernikahan dini oleh dinas pendidikan. Tidak hanya melalui sekolah formal, namun juga pondok pesantren yang ada di Kota Kediri.

"Sebab masalah gizi dan stunting juga diakibatkan dari pernikahan dini. Mulai dari kurangnya pengetahuan hingga kelahiran bayi yang tidak sehat dari hasil pernikahan dini," ujar Kris.

Selain itu, lanjut Kris, dari Dinas PUPR dan Perkim Kota Kediri juga mendukung dalam upaya penanggulangan masalah gizi, misalnya dengan pengadaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan juga rumah sehat untuk warga Kota Kediri.

Organisasi perempuan juga tidak ketinggalan. Misalnya, PKK Kota Kediri memberikan edukasi kepada remaja dalam bentuk Sekolah Perempuan Selimut Hati dan pemantauan intensif dari para kader PKK di lapangan.

"Titik pantaunya adalah posyandu. Kader yang sudah terlatih melakukan screening tumbuh kembang," kata Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri, Selasa (26/1/2021). (uji/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News