Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: Antara
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ada pejabat penting di lingkaran dekat Jokowi mau kudeta atau ambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2).
BACA JUGA:
- Jadi Pembicara pada Konferensi Internasional Unair, AHY Paparkan Upaya Wujudkan 17 SDGs
- Kebut Layanan Sertifikat Tanah, Menteri ATR/BPN: Sudah Berjalan di 44 Kantor Pertanahan
- Komisi II DPR RI Pagu Anggaran Rp6,4 Triliun untuk Kementerian ATR/BPN Tahun 2025
- Minta Dukung Prabowo, SBY: Negara Kacau Jika Banyak Matahari
Menurut AHY, seperti dikutip CNN, aksi kudeta itu didalangi kader, eks kader Partai Demokrat, hingga pejabat pemerintah. AHY bahkan mengklaim aksi itu mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi.
AHY semula mengaku tak percaya. Ia juga mengaku tetap mengedepankan praduga tak bersalah.
Ia baru percaya setelah mendapat laporan dari lebih 8 saksi yang telah bertemu dengan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Para saksi tersbut mengaku mendengar langsung dari pejabat penting itu, termasuk rencana kudeta yang akan dilakukan.
AHY bahkan menyebut ada lima sosok sekaligus latar belakangnya yang akan melakukan kudeta itu. Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu dan satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.
Apa langkah AHY? Ia mengaku akan tetap mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai. Ia tak rela kekuasaannya diambil alih secara inkonstitusional oleh siapa pun.
"Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah," kata dia.
Bukan hanya AHY yang mengungkap rencana kudeta Partai Demokrat. Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan pelaku gerakan yang ingin mengambil alih jabatan ketua umum partai menjanjikan imbalan uang Rp 100 juta untuk pimpinan di daerah.
"Para Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat dijanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya (money politics)," kata Rachland, Senin, 1 Februari 2021.
Besaran uang tersebut adalah Rp 100 juta untuk setiap Ketua DPC Demokrat, dengan Rp 25-30 juta dibayarkan di muka atau saat mereka menandatangani dukungan untuk merebut Partai Demokrat lewat kongres luar biasa (KLB). Sedangkan sisanya dibayarkan setelah KLB selesai.
