Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat rakor membahas optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa Pemkot Surabaya siap meng-cover pembayaran BPJS warga yang nonaktif karena resign atau tidak lagi bekerja di perusahaan yang meng-cover biaya BPJS.
Hal itu merupakan hasil pembahasan usai menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya, Besty Roeroe pada Selasa (2/3/21) kemarin.
BACA JUGA:
- Pengamen di Jalan Airlangga Diringkus Polsek Gubeng, Ternyata Buron Komplotan Begal
- Hindari Pemotor, Feeder Wira Wiri Suroboyo Nyemplung Sungai di Gunung Anyar
- Info BMKG Kamis 19 September: Hari ini Jatim dan Surabaya Cerah, Perairan Berawan
- Simpan 17 Butir Pil Koplo, 2 Pemuda Diamankan Tim Turjawali Polrestabes Surabaya
Dalam rakor yang membahas mengenai optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga Kota Pahlawan ini, Wali Kota Eri didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Febria Rachmanita dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Agus Imam Sonhaji.
“Saya minta untuk secara otomatis pembayarannya dialihkan atau dibebankan di pemkot tanpa ada jeda. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinkronisasi data,” kata Mas Eri, sapaan Wali Kota Surabaya yang baru dilantik ini, Rabu (3/3/21).
Selain itu, apabila warga pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kemudian nonaktif, maka orang nomor satu di Kota Surabaya ini siap meng-cover secara otomatis tanpa jeda waktu. Tidak hanya itu, apabila warga sebelumnya membayar BPJS secara mandiri kelas satu, kemudian tiba-tiba tidak sanggup membayar, maka otomatis bisa dimasukkan kelas tiga dan menjadi tanggung jawab pemkot pembayarannya.
“Mudah-mudahan secepatnya tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Ke depan hanya dengan KTP, warga langsung dapat pelayanan kesehatan, pelayanan tidak akan berhenti,” urainya.
Bahkan, Eri menyebut pelayanan kesehatan seperti ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu saja. Akan tetapi apabila ada warga yang mampu namun tidak bisa membayar BPJS karena suatu musibah, maka biaya rumah sakit akan diambil alih dari mandiri menjadi beban pemerintah daerah.
“Untuk semua kalangan kita melihatnya kegotong-royongan. Misalnya ada salah satu pasien yang memiliki penyakit berat seperti kanker kemudian tidak sanggup membayar mandiri. Maka, pemkot akan mengambil alih pembayarannya melalui BPJS,” jelasnya.
Poin berikutnya dalam pertemuan itu, Eri memastikan bagi warga yang sudah memegang kartu BPJS dan sudah terdaftar di salah satu fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), ke depan dapat melakukan rujukan di puskesmas mana pun yang tersebar se-Surabaya.
“Jadi all akses di puskesmas mana pun bisa. Lalu nanti juga ada aplikasi untuk masyarakat. Jadi disiapkan bagi pasien yang gejala ringan. Sehingga dia bisa menghubungi dokter untuk minta rekomendasi obat apa saja yang harus dikonsumsi, supaya tidak salah obat,” urainya.
Semua itu dilakukannya untuk memudahkan masyarakat agar mendapat pelayanan kesehatan yang nyaman dan terbaik. “Yang pasti tujuannya bagaimana seluruh warga ketika sakit mendapat pelayanan kesehatan yang nyaman, karena pemkot hadir untuk rakyatnya,” papar Eri.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya Besty Roeroe mendukung penuh upaya Pemkot Surabaya dalam merealisasikan upaya-upaya itu, demi memastikan semua penduduk kota memiliki jaminan pelayanan kesehatan.
“Siap mendukung semua program, terutama ini program nasional untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan lebih baik lagi,” pungkasnya. (ian/rev)
