PASURUAN, BANGSAONLINE.com - H. Fauzi, Anggota Komisi IV DPRD Pasuruan mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk segera mencairkan insentif tenaga kesehatan (nakes). Pasalnya, anggaran dari Menteri Keuangan sudah disipakan.
"Untuk insentif nakes yang sekarang lambat direalisasi, segera dicairkan. Karena dari Menkeu sudah disiapkan," jelas Sekretaris Fraksi Gerindra Kabupaten Pasuruan itu saat dikonfirmasi via WhatsApp-nya, Sabtu (24/07) malam.
BACA JUGA:
- Demi Perubahan di Kabupaten Pasuruan, Gus Saif All Out Dukung Mas Rusdi
- 50 Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Terpilih Resmi Dilantik, ini Kesan Pimpinan Periode 2019-2024
- Pemkab Pasuruan Kibarkan Bendera Merah Putih Tak Layak saat HUT ke-79 RI, Kok Bisa?
- Rangkaian Upacara 17 Agustus di Pasuruan Lebih Meriah Dibanding Tahun Sebelumnya
Ia mengaku turut prihatin dengan nasib nakes. Sebab, tugas mereka sangat berat karena langsung berhadapan dengan pasien Covid-19. Karena itu, ia meminta pemkab peduli dengan segera mencairkan hak-hak mereka.
Tak hanya itu, Fauzi juga mendesak pemerintah agar memberikan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Terutama terhadap mereka yang tidak punya penghasilan tetap, seperti pedagang kaki lima, tukang becak, gaji honorer, dan profesi lainnya.
"Kami juga mendesak untuk segera direalisasikan bantuan kepada masyarakat, karena mereka yang terdampak sudah pada menjerit pol," tambah dia.
Fauzi berharap pemerintah punya solusi saat membatasi operasional mereka selama PPKM darurat. "Fakta di lapangan, banyak para pedagang kaki lima, warung, dan caffe, tutup. Secara otomatis para karyawanya diliburkan," cetusnya.
Fauzi juga mendorong transparansi pada DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau) dari pemerintah pusat. Ia meminta Pemkab Pasuruan menunjukkan pengelolaan dana tersebut.
"Terkait transparansi dana cukai itu, kami menekan alokasinya ke mana aja, dan lebih rinci penggunaanya," jelas pria alumni Pesantren Tebuireng tersebut. (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News