Komisi D DPRD Gresik Disambati Kesejahteraan Pengajar di Pulau Bawean

GRESIK (BangsaOnline) - Rombongan Komisi D DPRD Gresik yang turun bawah (turba) atau kunjungan kerja dalam daerah (KKDD) ke Pulau Bawean mendapat keluhan dari guru-guru yang merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab, mereka ditugaskan di daerah terpencil tetapi kesejahteraannya tidak disesuaikan.

Dalam dialog terbuka yang berlangsung di dua tempat yakni kantor unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kecamatan Sangkapura dan Pendopo Kecamatan Tambak, para legislator disambati dengan minimnya tunjangan yang diterima para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini

Sebab, guru tidak tetap (GTT) yang mengajar di sekolah negeri hanya menerima honor sekitar Rp 200 ribu perbulan. Nominal tersebut sangat tidak manusiawi dengan kebutuhan hidup layak di Pulau Bawean.

Selain itu, pengawas sekolah juga mengeluh karena honornya sangat kecil untuk operasional. Termasuk, kendaraan operasionalnya sangat tidak layak dengan kondisi Pulau Bawean yang berbukit-bukit. Hal lainnya yakni biaya untuk mengantarkan siswa berprestasi non akademik. Sebab, siswa yang menjadi atlit ketika berangkat tak ada anggarannya.

Seperti keluhan yang disampaiakn Kepala UPTD Dispendik Tambak, Mahfud yang menyampaikan pengawas dan penilik belum menerima tunjangan.

Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan

"Guru non PNS juga belum bisa sertifikasi, begitu juga penilik dan pengawas sekolah yang fungsional. Tunjangan fungsional guru (TFG) juga belum merata bagi guru non PNS. Mohon diperjuangkan agar kesejahteraan merata,” ujarnya.

Mahfudz juga menyampaikan aspirasi agar ada gedung olahraga atau gedung serba guna untuk latihan atlit-atlit berprestasi di Pulau Bawean.Pengajuan perbaikan ruang kelas baru (RKB) bagi sekolah dasar negeri (SDN) juga diharapkan agar segera direalisasikan.

Sedangkan Kepala UPTD Dispendik Sangkapura mengeluh kalau puluhan ruang kelas sudah rusak dan membutuhkan perbaikan. Termasuk, masalah kendaraan operasional bagi kepala UPTD Dispendik Sangkapura.

Baca Juga: SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik

“Kalau camat mendapat mobil baru, semestinya UPTD dapat mobil juga. Tapi kita hanya dapat sepeda motor,” ujarnya.

Selain itu, kendaraan operasional bagi penilik dan pengawas yang harus mendatangi sekolah-sekolah dengan medan yang berat agar diperhatikan. Bahkan, ada masukan dari IGTK yang meminta agar nasib guru taman kanak-kanak (TK) juga mendapat perhatian. Sebab, sekolah negeri maupun swasta mendapatkan BOS. Termasuk mendapatkan tunjangan dari sertifikasi.

Dengan berbagai masukan dan sambatan tersebut, Komisi D meminta agar pihak sekolah memasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Sehingga, kekurangan gaji GTT atau sukwan dapat di back up dalam APBD Gresik. Komisi D akan berusaha memperjuangkan aspirasi dari guru-guru di Kepulauan Bawean.

Baca Juga: SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun

“Kalau biaya untuk memberangkatkan atlit berprestasi, sudah ada di Dinas Pendidikan. Silahkan mengajukan ke Dinas Pendidikan,” tandas Anggota Komisi D, Syaichu Busyiri yang menjawab pertanyaan dalam dialog tersebut.

Sedangkan Anggota Komisi D lainnya Sugiyo menandaskan bahwa pihaknya menampung semua masukan dari guru-guru, penilik maupun pengawas yang akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.

“Kami akan koordinasikan dengan dinas terkait. Semua masukan dan saran, kami tampung,” tegasnya.

Baca Juga: Tim Perumus Rancangan Tatib DPRD Gresik Rampungkan Pembahasan

Hal senada disampaikan Anggota Komisi D DPRD Gresik dari Bawean, Muntarifi SE yang menyatakan, bahwa, rombongan Komisi D sengaja melakukan KKLD ke Pulau Bawean agar mendengar langsung keluhan, sambatan, saran maupun masukan dari bawah. “Sehingga, kami bisa bersama-sama memperjuangakan aspirasi dari bawah ini,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News