Minus Praktisi Penyiaran, Komisioner KPID Jatim Terpilih Didominasi Aktivis Ormas

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi A DPRD Jawa Timur telah memilih 7 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur lewat voting tertutup yang dilaksanakan Minggu, 26 September 2021.

Keputusan Komisi A DPRD Jawa Timur menggunakan voting tertutup untuk menentukan 7 komisioner terpilih KPID Jawa Timur dan 7 komisioner cadangan periode 2021-2024, menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, komisioner didominasi para aktivis ormas yang mempunyai kedekatan dengan partai politik. Bahkan, minus praktisi penyiaran.

Menyikapi fenomena tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdus Salam menilai wajar jika anggota komisi-komisi bentukan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk pengawasan sektor publik itu didominasi kepentingan politis.

"Ketika pengawasan publik melemah, maka kepentingan-kepentingan politik akan mendominasi, itu tidak bisa dihindari. Saya kira itu legal dan sudah melalui proses formal base on rule," kata Surokim saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2021).

Kendati demikian, lanjut Surokim, ketiadaan praktisi media penyiaran dan akademisi bidang informasi di KPID Jatim menjadi janggal bagi publik. Apalagi publik di Jatim dikenal memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keberadaan KPID. Mengingat, Jatim menjadi barometer nasional.

"Ibarat kompetisi sepak bola, rekrutmen KPID Jatim itu seperti liga utama tapi kok diisi pemain liga 1, liga 2 atau bahkan liga 3, sehingga kompetisinya turun kelas atau tak layak lagi disebut liga utama," kelakar Surokim mengibaratkan.

Mantan Komisioner KPID Jatim ini berharap ke depan, Komisi A DPRD Jatim yang melakukan seleksi tahap akhir calon komisioner KPID Jatim lebih pro publik sehingga mengedepankan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, dan manajerial calon komisioner, dibanding dominasi representasi kepentingan politis semata.

"Peran KPID pada tahun 2024 itu sangat strategis, khususnya untuk penataan media penyiaran di Jatim, sehingga masyarakat juga punya ekspektasi yang tinggi dan standar deviasinya juga tinggi. Kalau Komisi A bisa menyelaraskan dan masih ada waktu, tentu publik juga tidak menyangsikan keputusan Komisi A," jelas Dekan FISIB UTM ini.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio mengakui penentuan 7 komisioner KPID Jatim terpilih dan 7 komisioner KPID Jatim cadangan dilakukan melalui voting tertutup.

"Kalau ada yang mempertanyakan kenapa didominasi aktivis ormas yang mempunyai kedekatan dengan PKB dan PDIP, itu adalah bagian dari dinamika demokratisasi. Sebab, anggota Komisi A memang yang terbanyak dari PKB dan PDIP," jelas politikus Partai Golkar tersebut.

Namun Mantan Pangdam I Bukit Batisan ini menegaskan jika saat fit and proper test rata-rata peserta memiliki integritas, kapasitas, dan wawasan kebangsaan yang bagus.

"Basic mereka memang aktivis semua, tapi 2 dari 7 orang yang terpilih itu calon incumbent," pungkasnya. (mdr/rev)

Adapun hasil fit and proper test rekrutmen Komisioner KPID yang dilakukan Komisi A DPRD Jatim adalah: