Kolaborasi Berantas Hoaks, AMSI Jatim Gelar Rapat Bersama Stakeholder

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat bertajuk 'Kolaborasi Konten Terpercaya dan Komunikasi Era Digital' bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah paling timur Pulau Jawa.

Agenda yang berlangsung di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, itu dilakukan dalam rangka menjalin silaturahmi dan menyamakan persepsi dalam pengelolaan media siber serta untuk memerangi kabar bohong (hoaks) di Jatim.

"Jadi saya hari ini bersyukur bisa di tengah-tengah orang yang menguasai dunia. Kalau saya berdiri sebagai Wakapolda, sebagai seorang polisi, kalau saya titip masalah keamanan, saya yakin tidak sulit, sehingga apa yang terjadi di perkembangan digital, kemampuan orang untuk menebar isu hoaks dan lain sebagainya, saya yakin yang ada di sini ketika bergandengan tangan untuk Jawa Timur semua bisa dihadang dengan kekuatan yang ada," kata Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Suparptoyo, saat memberi sambutan, Senin (20/12).

"Kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini telah sampai pada pengembangan industri konten Digital Media siber atau media online di Indonesia juga mengalami pertumbuhan begitu pesat, sehingga saat ini kita semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya," paparnya menambahkan.

Slamet memastikan, pihaknya sangat mendukung kegiatan ini. Ia berharap kepada media yang tergabung dalam AMSI untuk fokus terhadap konten yang akurat, serta tidak berniat buruk dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Undang-Undang Pers atau Kode Etik Jurnalisme.

"Polda Jawa Timur sangat mendukung acara stakeholder meeting hari ini. Semoga acara ini dapat mencerahkan kita di dalam pengelolaan berita serta kita secara bersama-sama bisa memerangi itu (hoaks)," tuturnya.

Sementara itu, Ketua AMSI Jatim, Arif Rahman, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi dari keprihatinan atas maraknya hoaks. Menurut dia, luapan informasi di ruang publik diakui mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Pada tahun 2021 ini, di bulan Juni, tentu bagai pisau bermata dua. Di satu sisi kecepatan akses informasi di masyarakat itu bisa memberdayakan masyarakat, meningkatkan IPM, meningkatkan kemampuan dalam mencerna berbagai persoalan. Tapi di sisi lain juga banyak memecah-belah masyarakat, banyak juga yang membenturkan masyarakat dengan aparat pemerintah baik polisi TNI atau pun juga eksekutif. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak sehat," kata Arif.

Ia menuturkan, AMSI Jatim ingin ruang publik harus bersih dari sampah-sampah digital. Sebab, dunia digital memliliki persoalan kompleks yang tidak mungkin hanya terselesaikan oleh satu pihak saja.

"Karena itu pentingnya pada hari ini ada stakeholder meeting, kita ingin semua berkolaborasi, mulai hari ini berkolaborasi. Kolaborasi itu butuh intimasi, butuh komitmen jangka panjang, jadi kolaborasi tidak akan tercipta kalau kemudian kita berhenti," ucap Arif.

"Nah inilah arti event hari ini, kita ingin semuanya dari pihak kepolisian, dari Pemprov, dari Kodam V Brawijaya, kemudian AMSI yang didukung oleh seluruh media kredibel, terpercaya, media yang akurasinya tinggi dalam memberitakan ini yang akan membuat roh menjadi lebih bersih lagi, lebih baik lagi, ibaratnya ini sebuah ekosistem," urai Arif menambahkan.

Selain dihadiri Wakapolda Jatim, agenda tersebut juga dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, Stakeholder di Jatim, Dewan Pers, Diskominfo Jatim, dan Ketua Umum AMSI Pusat secara virtual. Kegiatan ini juga memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, praktisi informasi, kalangan akademisi, pemerintahan, dan pihak-pihak lain mengenai konten jurnalisme.

"Karena itu, ini adalah komitmen kita bersama. Ini adalah tujuan yang sangat mulia untuk kita perjuangkan, untuk kita bersama lakukan, dan saya rasa ke depan mulai kita godok, supaya Jawa Timur untuk pertama kalinya membuat suatu komite atau badan yang menyelaraskan konten-konten digital, menyehatkan konten digital, yang di situ terdiri dari semua stakeholder, entah itu pemerintah, polisi, dan TNI, kemudian AMSI, masyarakat, ormas-ormas, yang menjadi aksi ke depan karena kolaborasi tanpa aksi serasa tidak akan berhasil," tutur Arif. (ana/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News