Rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Junimart Girsang saat mengunjungi Graha Pelayanan Publik (GPP).
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Graha Pelayanan Publik (GPP) yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat atensi khusus dari Komisi II DPR RI. Kamis (3/2) siang, para legislator dari Jakarta itu melihat langsung berbagai jenis pelayanan yang dipusatkan di GPP.
Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Junimart Girsang itu dalam rangka kunjungan kerja.
BACA JUGA:
- Pemkab Pasuruan Kibarkan Bendera Merah Putih Tak Layak saat HUT ke-79 RI, Kok Bisa?
- Rangkaian Upacara 17 Agustus di Pasuruan Lebih Meriah Dibanding Tahun Sebelumnya
- Komisi II DPR RI Apresiasi Digitalisasi Pelayanan Pertanahan Menteri ATR/BPN
- Antisipasi Munculnya Persoalan, Masyarakat Tuban Diminta Semakin Sadar Terkait Pertanahan
Sebelum ke GPP, para wakil rakyat tersebut disambut oleh Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti. Usai ramah tamah sejenak, rombongan langsung menuju GPP yang berada di Kompleks Perkantoran Pemkab Pasuruan di Raci, Kecamatan Bangil.
Usai kunjungan, Junimart Girsang menjelaskan, secara umum pelayanan di GPP Kabupaten Pasuruan sudah sangat baik. Hal tersebut bisa dilihat dari suasana ruangan yang sejuk, banyaknya kursi antrean, didukung dengan bacaan hingga minuman kemasan maupun sachet yang bisa diseduh sendiri.
"Ruangannya tidak panas, petugasnya ramah, bisa minum kopi gratis dan fotokopi 10 lembar maksimal gratis, dan banyak lagi yang lainnya," katanya.
Belum lagi ada layanan perbankan yang setiap harinya minimal ada setoran Rp 50 juta yang masuk. "Kami melihat ada Bank Jatim, setiap hari menerima setoran Rp50 juta, ini kan artinya ekonomi di Pasuruan hidup atau dahsyat," ujarnya.
Dirinya mendorong agar Pemkab Pasuruan bisa terus berinovasi untuk bisa memberikan jaminan layanan publik yang semakin maksimal. Menurutnya, kendala dari operasional GPP adalah kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, belum semua warga mengetahui adanya fasilitas yang ada di GPP.
"Sosialisasi Graha Pelayanan Publik itu sangat penting. Karena Kabupaten Pasuruan termasuk 48 kota/kabupaten yang ikut program KemenPAN RB dalam rangka pelayanan publik. Sosialisasinya harus intens," harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan, Eddy Supriyanto, menuturkan bahwa di GPP ada 62 OPD yang memberikan pelayanan publik.
"Satu OPD seperti dispendukcapil saja punya 62 layanan. Belum 61 OPD lainnya, kalau dijumlahkan sudah ada ratusan jenis layanan yang tersedia," jelasnya.
Saat dikonfirmasi soal kurangnya sosialisasi GPP kepada masyarakat, Eddy menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan sudah melakukannya secara masif. Termasuk melalui masing-masing camat, juga melalui media sosial seperti WhatsApp, FB, dan IG. Selain itu, baliho-baliho di jalan-jalan besar juga dipasang agar bisa diketahui masyarakat secara luas.
"Selain itu, sosialisasi juga kami lakukan seperti pasang baliho di pinggir jalan. Belum lagi di depan pintu masuk Kompleks Perkantoran Raci Bangil ada videotron besar, salah satunya terkait GPP Pasuruan," tegasnya. (bib/par/rev)
