Rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Junimart Girsang saat mengunjungi Graha Pelayanan Publik (GPP).
Dirinya mendorong agar Pemkab Pasuruan bisa terus berinovasi untuk bisa memberikan jaminan layanan publik yang semakin maksimal. Menurutnya, kendala dari operasional GPP adalah kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, belum semua warga mengetahui adanya fasilitas yang ada di GPP.
"Sosialisasi Graha Pelayanan Publik itu sangat penting. Karena Kabupaten Pasuruan termasuk 48 kota/kabupaten yang ikut program KemenPAN RB dalam rangka pelayanan publik. Sosialisasinya harus intens," harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan, Eddy Supriyanto, menuturkan bahwa di GPP ada 62 OPD yang memberikan pelayanan publik.
"Satu OPD seperti dispendukcapil saja punya 62 layanan. Belum 61 OPD lainnya, kalau dijumlahkan sudah ada ratusan jenis layanan yang tersedia," jelasnya.
Saat dikonfirmasi soal kurangnya sosialisasi GPP kepada masyarakat, Eddy menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan sudah melakukannya secara masif. Termasuk melalui masing-masing camat, juga melalui media sosial seperti WhatsApp, FB, dan IG. Selain itu, baliho-baliho di jalan-jalan besar juga dipasang agar bisa diketahui masyarakat secara luas.
"Selain itu, sosialisasi juga kami lakukan seperti pasang baliho di pinggir jalan. Belum lagi di depan pintu masuk Kompleks Perkantoran Raci Bangil ada videotron besar, salah satunya terkait GPP Pasuruan," tegasnya. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
