Peternak Sapi di Lekok Pasuruan Bantah Menolak Vaksinasi PMK, Pengurus PBNU ini Pertanyakan Datanya

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Peternak sapi perah di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membantah bahwa para peternak di daerahnya menolak vaksinasi PMK.

Hal itu disampaikan oleh H. Abdul Muhid. Ia bahkan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak terhadap vaksinasi PMK tersebut. Ia justru malah mempertanyakannya.

"Kapan kami menolak vaksinasi itu? Wong kami butuh vaksin sapi kok malah dibilang nolak,” tegas peternak asal Balonganyar, Lekok, Pasuruan kepada BANGSAONLINE.com di lokasi kandang sapinya, Rabu (06/07/2022).

Pihaknya justru berharap pemerintah segera melaksanakan vaksinasi sapi di daerahnya. Karena saat ini sapi-sapi di Kecamatan Lekok sudah hampir merata yang terjangkit PMK.

Serupa dengan peternak di desa lain. Menurut salah satu peternak sapi perah asal Desa Pasinan, Sulaiman, tidak benar. Ia mengatakan bahwa isu penolakan vaksinasi sapi yang tersebar, tidak benar adanya.

"Justru para peternak sangat menantikan adanya vaksinasi sapi. Karena berternak sapi perah merupakan salah satu pekerjaan utama warga desa di Kecamatan Lekok," tuturnya.

Karena itu, Sulaiman menyayangkan isu adanya penolakan vaksinasi PMK, karena sangat merugikan peternakan sapi perah di Kecamatan Lekok.

Para peternak mengatakan sapi-sapi mereka saat ini banyak yang terjangkit PMK. Jadi, tidak dapat dilakukan vaksinasi. Namun, dirinya tetap berharap setelah sapi sembuh dapat segera dilakukan vaksinasi.

Kebijakan tidak dapat dilakukan vaksin itu pun karena ada kebijakan dari Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan yang ditandatangani oleh kadis langsung per tanggal 29 Juni 2022.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan di beberapa media bahwa warga Lekok menolak vaksinasi sapi.

"Kita mendengar ada peternak sapi perah menolak vaksin untuk hewan ternaknya. Setelah kami cek ternyata ada di Kecamatan Lekok, Pasuruan. Kalau tidak mau divaksin maka mobilitas hewan ternak akan dibatasi. Sebab, kita ingin memastikan secara keseluruhan kondisi penyebaran bisa kita kurangi,” ungkap Plt. Gubernur Jatim ini.

Menurut Emil, ketakutan peternak yang belum mau melakukan vaksin kepada hewan ternaknya tidak dapat dijadikan alasan kuat. Sebab, hal itu sangat membahayakan peternak-peternak sapi lainnya. Maka, kata Emil, konsekuensinya kalau tidak divaksin, maka membatasi ruang gerak menjadi salah satu konsekuensi yang sangat logis.

“Saya ingin memakai bahasa konsekuensi. Konsekuensi dari tidak mau divaksin adalah membatasi mobilitas karena ke depan akan menjadi resiko. Memang sapi perah jarang bergerak, tapi anaknya biasanya bergerak,” tuturnya.

Meski demikian, Emil mengaku akan mematangkan kembali konsekuensi bagi peternak yang menolak hewan ternaknya divaksin. Selanjutnya akan dilakukan metode komunikasi. Mungkin ada informasi yang belum mereka dapat akan diberi kesempatan.

“Makanya kami sudah meminta disegerakan kebijakan apa yang harus dilakukan apabila peternak tidak ingin hewannya divaksin. Sebab, vaksin yang diberikan bukan sembarang vaksin karena sudah mendapat persetujuan dari para pakar dan kementerian,” jelasnya.

Pernyataan Emil tersebut juga menjadi sorotan anggota PBNU Bidang LBM NU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama), Ahmad Kholil Kholily.

"Data Mas Emil berkata demikian itu dari mana, sudah turun lapangan kah beliau?" kata pria yang akrab disapa Gus Kholil ini di kediamannya di Ponpes Canga’an, Bangil.

“Peternak-peternak sapi itu merupakan warga NU kultural di Pasuruan. Maka saya merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan keluhan mereka,” ujar Gus Kholil.

Dia juga menyarankan kepada Plt Gubernur Jatim tersebut agar lebih baik turun lapangan dan bertatap langsung dengan peternak sapi, supaya tidak menimbulkan isu negatif di lapangan.

"Lebih baiknya jika kata itu disesuaikan data dan fakta yang valid, karena Mas Emil itu pemimpin pemerintah juga petinggi parpol. Jadi, pernyataannya itu selalu diperhatikan masyarakat," pungkas pengasuh Ponpes Cangakan, Bangil ini. (afa/ari)