BPKAD dan Disperindag Jember Tak Tahu Menahu Soal Pengelolaan Ruko Kali Jompo, ini Kata Komisi C

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pembongkaran rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Raya Sultan Agung, tepatnya di atas Kali Jompo, sampai saat ini masih menimbulkan polemik.

Pasalnya, bangunan ruko yang berdiri sejak sekira tahun 70-an tersebut tercatat sebagai aset daerah milik Kabupaten Jember. Tita Fajar Ariyatiningsih, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember, membenarkan hal tersebut.

"Tujuh Ruko Jompo yang dibongkar itu masih tercatat aset daerah," ungkapnya.

Ia menyatakan, bahwa meskipun bangunan ruko tersebut hanya tinggal puing bongkaran, namun bekas bongkarannya tetap menjadi hak Pemkab Jember. Bekas pembongkarannya, kata Tita, bisa dijual dan dikembalikan pada pendapatan asli daerah (PAD).

"Sisa bangunan itu tetap bisa tercatat sebagai pemasukan tambahan," ujarnya.

Sebagai aset daerah, tentu seyogianya ruko tersebut dapat menyumbang PAD, baik melalui retribusi, sistem kerja sama, ataupun dengan sistem/skema lainnya. Sebab, sebelum dibongkar ruko tersebut memang beroperasi/dimanfaatkan.

Namun, Tita mengaku tidak mengetahui tentang pengelolaan ruko tersebut selama ini.

Dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) yang mendapat tugas untuk melayangkan surat pemberitahuan kepada penghuni ruko agar melakukan pengosongan sebelum pembongkaran, pun mengaku tidak tahu soal retribusi atau pola pemanfaatannya.

"Selama ini disperindag tidak pernah menangani retribusi ruko di Jompo," ujar Kepala Disperindag Jember Bambang Saputro.

Di sisi lain, Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono menyesalkan tidak jelasnya pendapatan dari pemanfaatan ruko tersebut.

"Padahal aset daerah itu bisa menjadi pemasukan untuk PAD. Ini juga perlu ditekankan agar pemanfaatan aset itu lebih ditata lagi. Kalau perlu, semua aset daerah yang dapat dimanfaatkan bisa memberi pemasukan," ujarnya. (yud/bil/rev)