Suasana Rakerwil Dekopin Jatim 2022.
"Untuk itu kami telah membentuk tim 11 tim. Tugas dari tim 11 melakukan kajian atas lahirnya undang-undang tersebut. Kemudian tim 11 akan memberikan banyak masukan supaya UU P2SK betul-betul sesuai dengan kebutuhan gerakan koperasi," paparnya.
Ditambahkan oleh Dewan Pakar Dekopin Jatim, Herman Suryokumoro, ketika bicara UU P2SK mengatur tentang pengembangan dan pengawasan sektor keuangan. Dengan begitu tidak jika koperasi berada di bawah naungan OJK.
"Karena menurutnya hanya koperasi transaksi simpan pinjam dengan anggotanya, bukan pihak luar. Koperasi tidak bisa berasa di pengawasan OJK. Kecuali kalau ada koperasi yang melakukan simpan pinjam diluar anggota" jelasnya.
Selain itu, Dekopin Jatim menolak adanya perpajakan dalam simpan pinjam di koperasi, Kecuali, perpajakan diterapkan dalam unit usaha milik koperasi atau koperasi selain simpan pinjam seperti koperasi pertanian atau koperasi alat peternakan. Menurut Anggota tim 11, pajak untuk unit usaha di koperasi sudah tepat karena melayani masyarakat secara terbuka.
"Karena koperasi beda dengan PT. Karena koperasi itu dari anggota oleh anggot auntuk anggota. Jadi milik sendiri pemegang saham sendiri digunakan sendiri saling menolong untuk anggota" jelasnya. (adi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
