PKL di Bangkalan sulit ditertibkan karena dilindungi oleh Mohlis, ketua paguyuban.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di Kawasan Stadion Gelora Bangkalan (SGB) hingga ke Jalan Pecinan, ternyata sudah sejak lama menjadi perhatian Satpol PP Kabupaten Bangkalan.
Keberadaan PKL yang cenderung semrawut dinilai mengganggu pengguna jalan, pejalan kaki, dan estetika. Pasalnya, mayoritas dari mereka berjualan di badan jalan dan di atas trotoar.
Di sisi lain, Satpol PP Bangkalan selaku penegak perda tak berdaya dalam melakukan menertibkan.
"Jumlah PKL yang melanggar yang berjualan di badan jalan sekitar 180 mulai dari Stadion Gelora Bangkalan sampai Jalan Pecinan sampai Jalan Trunojoyo hingga rumah sakit dan Tom Jeri," kata Nakib, Kabid Trantibum Satpol PP Bangkalan kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (2/3/2023).
Menurut Nakib, PKL seharusnya tidak boleh berjualan di badan jalan yang notabene fasilitas umum karena dapat mengganggu masyarakat yang lain.
"Trotoar itu hak pejalan kaki, harusnya bukan tempat jualan. Juga di badan jalan itu gak boleh (dijadikan tempat berjualan), itu melanggar perda. Tapi, kita mau gimana lagi," tuturnya.
Pihaknya mengaku sudah melakukan upaya patroli dan upaya penertiban untuk merapikan para PKL. Namun Nakib mengatakan bahwa para PKL tak mau ditertibkan karena mendapat perlindungan dari Ketua Paguyuban PKL Bangkalan, Mohlis.
"Saya merapikan contohnya PKL di Jalan Pecinan yang ada di badan jalan hingga menyebabkan macet, sehingga oleh pimpinan disuruh naikkan ke atas, zona yang udah ditentukan PKL itu di stadion dan di sanggan. Tetapi, mereka tidak mendengarkan karena merasa dilindungi oleh Mohlis sebagai Ketua Paguyuban Persatuan PKL Bangkalan," ungkapnya.
Sementara Mohlis mengaku siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penertiban PKL. Namun, pihaknya meminta agar ada solusi untuk para PKL.
"Mereka butuh usaha untuk bertahan hidup di tengah kota. Apalagi pasca pandemi, ekonomi gak stabil, sehingga penertiban harus ada solusi yang sekiranya ada relokasi dalam satu tempat," ujarnya.
"Untuk tempat (pemerintah) tak hanya berhenti membuat, namun harus selalu dibina oleh pemerintah. Jalur poros itu harus bersih dari PKL sehingga PKL tersentral dalam satu tempat. Namun kalau hanya sebatas penertiban, bagaimana nasib ribuan teman-teman PKL," pungkasnya. (mil/uzi/rev)
