Peninjauan yang dilakukan Kepala Biro Pengelolaan BMN, Novita Ilmaris.
“Segera buat rancangan dan rencana pematangan lahan, jika memang memungkinkan, maka kita mohonkan ke Kemenkeu agar dilimpahkan kepada Kemenkumham,” urai Novita.
Sementara itu, Adi menyampaikan secara luas, lahan tersebut sudah memenuhi kriteri pola bangunan untuk lapas/ rutan. Dengan luas lahan mencapai 4,3 hektare.
“Melihat kondisi geografisnya, perlu ada pengurukan di beberapa titik,” terangnya.
Meski begitu, Adi menerangkan bahwa lokasi tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembangunan Lapas Khusus Tindak Pidana Narkotika. Hal ini untuk mengurangi masalah overkapasitas pada Lapas Kelas I Malang dan beberapa lapas/ rutan di Korwil Malang.
“Minimal nanti bisa untuk mengurangi kepadatan di Lapas I Malang,” tutur Adi.
Meski begitu, penjajakan ini belum final. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Antara lain adalah akses jalan yang kurang lebar. Dengan luas hanya tiga meter, diperlukan perluasan menjadi minimal lima meter.
“Selain itu, akses terhadap air sulit dan instalasi listrik harus dipersiapkan dengan matang,” tutup Adi.
Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2022 lalu, Tim Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) beserta KPKNL Malang melakukan penelitian aset eks BLBI yang berada di wilayah Kemenkumham di Desa Wonorejo, Lawang, Malang. (cat/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
