Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir (kanan) saat menjadi pemateri dalam dialog Madrasah Kader Penggerak Pertanian. Foto: ist.
"Termasuk melibatkan pihak swasta. Terutama industri yang bergerak di bidang pertanian," jelas Qodir.
Ia juga menyoroti pupuk yang kerap menjadi pada saat musim tanam. Alokasi pupuk yang kurang membuat para petani kelimpungan untuk mendapatkan nutrisi tumbuhan.
Qodir menengarai, kelangkaan pupuk tak hanya soal ketersediaan kurang, namun bisa disebabkan distribusi yang tidak tepat pada waktunya.
"Di saat petani belum membutuhkan pupuk, turun (didistribusikan). Bagi petani yang tidak punya modal, maka tidak bisa beli alokasinya. Akhirnya, ada potensi pupuk disalahgunakan," ungkapnya.
Ia meminta, agar pemerintah pusat mengubah alur distribusi pupuk ke petani. Salah satunya, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai kios pupuk bersubsidi.
"Kalau memang BUMDes belum bisa, dan perlu regulasi, tentu akan kita kaji bersama teman-teman di DPRD untuk pembuatan payung hukumnya," tutup Qodir. (hud/sis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
