Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir (kanan) saat menjadi pemateri dalam dialog Madrasah Kader Penggerak Pertanian. Foto: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir mendukung lahirnya petani tangguh di Kabupaten Gresik. Hal ini merespon adanya ancaman krisis pangan.
"Saya sangat mendukung lahirnya petani tangguh dari kalangan kader Nahdlatul Ulama (NU)," ucap Much Abdul Qodir dalam dialog bersama Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Gresik, di Taman Teknologi Pertanian (TTP), Desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Minggu (24/9/2023).
BACA JUGA:
Menurut Qodir, begitu sapaan akrabnya, pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam ketahanan pangan di Gresik.
"Karena itu, kami mendorong lahirnya petani tangguh. Produktivitas pertanian menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah," ucapnya.
Ia menyampaikan, data yang dihimpun dari hasil reses (serap aspirasi) DPRD Gresik, sebanyak 34% responden menginginkan adanya pembangunan jalan usaha tani (JUT), 30% menginginkan tersedianya jaringan irigasi dan 24% meminta adanya peningkatan pembangunan irigasi tani baru.
"Ini bukti respon masyarakat Gresik agar sektor pertanian diberikan perhatian karena memberikan efek besar terhadap pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Ketua DPC PKB Gresik ini.
Qodir menegaskan, dari hasil survei tersebut bahwa, pemerintah daerah bersama dewan berkomitmen adanya penambahan anggaran infrastruktur pertanian dengan pola kolaboratif antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
"Termasuk melibatkan pihak swasta. Terutama industri yang bergerak di bidang pertanian," jelas Qodir.
Ia juga menyoroti pupuk yang kerap menjadi pada saat musim tanam. Alokasi pupuk yang kurang membuat para petani kelimpungan untuk mendapatkan nutrisi tumbuhan.
Qodir menengarai, kelangkaan pupuk tak hanya soal ketersediaan kurang, namun bisa disebabkan distribusi yang tidak tepat pada waktunya.
"Di saat petani belum membutuhkan pupuk, turun (didistribusikan). Bagi petani yang tidak punya modal, maka tidak bisa beli alokasinya. Akhirnya, ada potensi pupuk disalahgunakan," ungkapnya.
Ia meminta, agar pemerintah pusat mengubah alur distribusi pupuk ke petani. Salah satunya, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai kios pupuk bersubsidi.
"Kalau memang BUMDes belum bisa, dan perlu regulasi, tentu akan kita kaji bersama teman-teman di DPRD untuk pembuatan payung hukumnya," tutup Qodir. (hud/sis)
