SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menutup Program Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) untuk pejabat tinggi pratama tahun 2023 di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu (13/12).
Penutupan pelatihan tersebut ditandai dengan penyematan lencana smart digital leader kepada para peserta pelatihan oleh Gubernur Khofifah. Mereka adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama di Lingkup Pemprov Jatim.
BACA JUGA:
- Hajat Nikahkan Putra Ketiganya, Khofifah Ziarah Makam Suami dan Gelar Santunan Yatim
- Hadiri HUT Pepabri ke-65, Khofifah Berterima Kasih atas Sinergi Membangun Jatim
- Mohon Doa Restu Maju Pilgub Jatim 2024, Khofifah Ajak Muslimat NU Jember Perbanyak Sedekah
- Khofifah Ajak Nahdliyin Implementasikan Qanun Asasi NU saat Harlah Muslimat ke-78 di Kota Batu
DLA 2023 merupakan pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan digital bagian kerja sama antara BPSDM Pemprov Jatim dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Selama pelatihan, para peserta mendapatkan materi dari berbagai universitas terkemuka di dunia seperti University of Strathclyde Glasgow UK, University of Wollongong Australia, University of Twente Belanda, dan JICA Japan.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah mendorong agar para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dapat melakukan integrasi transformasi digital di sektor pelayanan pubilk. Mengingat saat ini transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik telah menghasilkan berbagai macam aplikasi. Namun, seringkali banyaknya aplikasi digital tersebut belum terintegrasi satu dengan yang lain.
Maka dari itu, Khofifah berharap berbagai macam aplikasi digital yang ada dapat diintegrasikan ke dalam satu portal atau satu aplikasi. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih mudah dan efisien dalam mengakses layanan publik melalui satu portal aplikasi.
“Bagaimana aplikasi saling terkoneksi dan terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga harus disinkronkan antara satu OPD dengan OPD lain yang terkait. Ada problem internal institusi yang tidak semua mau memberikan datanya. Sinkronisasi satu data Jatim harus dilakukan,” katanya.
Klik Berita Selanjutnya